Pajak.com, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis perekonomian Indonesia pada 2022 akan pulih dan semakin membaik, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 4,7-5,5 persen.
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia itu diyakini lebih tinggi dari tahun ini di rentang 3,2-4 persen. Kondisi ini diungkapkan Perry terutama karena didukung oleh konsumsi swasta yang meningkat, kinerja ekspor yang ditopang oleh peningkatan harga komoditas dengan volume tinggi, serta belanja fiskal pemerintah yang tetap terjaga.
Dus dari sisi investasi, ada pemulihan dari beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sebelumnya sempat terhenti akibat pandemi, kini kembali dilanjutkan. Lalu, investasi Penanaman Modal Asing (PMA) juga akan meningkat.
“Hal ini sejalan dengan mobilitas yang terus meningkat, pembukaan sektor ekonomi yang luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut,” katanya dalam webinar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bertema “Outlook Perekonomian Jakarta 2022: Herd Immunity dan Pemulihan Ekonomi”, Jumat (24/12).
Dari sisi inflasi, Perry memperkirakan masih terkendali di level 3 persen plus minus 1 persen. Sementara pertumbuhan kredit perbankan di tahun depan akan tumbuh 6 persen sampai dengan 8 persen sejalan dengan pemulihan ekonomi dengan kondisi likuiditas perbankan yang masih melimpah. Lantaran demikian, Perry juga mengingatkan sejumlah risiko global yang perlu diwaspadai ke depannya.
Pertama, normalisasi kebijakan moneter negara maju. Langkah normalisasi kebijakan negara maju akan berdampak pada terbatasnya aliran modal asing sehingga akan menekan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.
Dia menyebut, normalisasi kebijakan negara maju yang akan memberikan efek rambatan ke negara berkembang menjadi salah satu fokus pembicaraan di dalam pertemuan Presidensi G20 Indonesia.
“Ini memang harus kita upayakan di Presidensi G20 agar direncanakan secara baik, dikalibrasi secara baik, dan terutama dikomunikasikan secara baik,” imbuhnya.
Kedua, mengatasi dampak luka memar (scarring effect) pada korporasi akibat pandemi Covid-19, terutama di negara maju. Ia menilai, upaya yang perlu dilakukan adalah membuka sektor-sektor usaha, reformasi di sektor riil, maupun berbagai langkah yang diarahkan pada penanganan sektor riil khususnya korporasi.
Ketiga, meluasnya digitalisasi di seluruh aspek kehidupan, termasuk juga di bidang sistem pembayaran antar negara, serta risiko aset kripto. Keempat, semakin kuatnya tuntutan ekonomi dan keuangan hijau dari negara maju. Dia mewanti-wanti agar Indonesia harus siap untuk melakukan transisi ke proyek-proyek hijau dan ramah lingkungan, termasuk di sektor keuangan.
“Perbankan dan sektor keuangan tentu saja harus mempersiapkan bagaimana bisa membiayai proyek-proyek yang hijau, tentu saja BI pun akan melakukan langkah-langkah (untuk mendorong pembiayaan ke sektor hijau),” jelasnya.
Kelima, semakin melebarnya kesenjangan, terutama di masa pandemi ini. Sehingga, inklusi ekonomi dan keuangan menjadi lebih penting dari sebelumnya termasuk melalui digitalisasi.
Sejalan dengan apa yang diutarakan itu, Ketua Umum Pengurus Pusat ISEI ini berpesan agar ISEI bisa memperkuat sinergi dengan berbagai pihak baik dari akademisi, pebisnis, dan pemerintah. Utamanya, untuk mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru, mendorong digitalisasi, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau.
“Penyelenggaraan kegiatan webinar ini diharapkan dapat membangun optimisme untuk tahun 2022 yang lebih baik, khususnya untuk terus mendorong perekonomian Jakarta sebagai pusat episentrum yang turut mendorong perekonomian nasional, serta sebagai wujud nyata komitmen ISEI—baik pusat maupun seluruh cabang—untuk terus bersinergi membangun negeri,” ujar Perry.
Ia juga berharap, baik peserta webinar maupun masyarakat luas bisa mendapatkan insight positif, mencermati peluang dan tantangan perekonomian tahun 2022, serta mempersiapkan strategi terbaik menyambut tahun 2022 untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.
