Selain itu, juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi. Penggunaan data elektronik atau transformasi digital menjadi fokus pemerintah untuk mempercepat program. “Seluruh kegiatan dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan data dalam mendukung berbagai program pemerintah yang bersifat mendesak. Seperti penanganan pandemi Covid-19, serta penyediaan berbagai bantuan sosial dan transformasi digital,” jelasnya.
Menteri PPN/Bappenas mengimbau bahwa percepatan penyelenggaraan satu data Indonesia perlu dilakukan melibatkan semua stakeholder, baik di tingkat pusat dan daerah terutama para wali data dalam mengimplementasikan tata kelola data.
Ia berharap melalui sosialisasi tersebut, dapat menjadi suatu semangat positif di tahun 2021 untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan di pusat dan daerah serta memberikan gambaran mengenai agenda serta kegiatan mendatang. “Dimana salah satunya termasuk penyusunan daftar data 2021 tingkat pusat yang digunakan sebagai landasan produksi data di setiap instansi tingkat pusat,” pungkasnya.
Comments