Pemerintah Siapkan Strategi Hadapi Ketidakpastian Global, Ekonomi Nasional Tetap Tangguh
Pajak.com, Jakarta – Kondisi perekonomian global pada tahun 2025 diproyeksikan tumbuh di kisaran 2,7 persen hingga 3,3 persen. Namun, ketidakpastian masih menjadi tantangan utama, mulai dari gejolak kebijakan ekonomi dan geopolitik, perlambatan ekonomi di beberapa negara, tingginya inflasi, tekanan pasar keuangan global, perubahan iklim, hingga disrupsi rantai pasok. Di tengah dinamika tersebut, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dengan berbagai indikator positif.
Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV-2024 tercatat sebesar 5,02 persen year on year/yoy, sementara inflasi sepanjang tahun 2024 berada di level 1,57 persen. Selain itu, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur tetap ekspansif di angka 51,9 pada Januari 2025, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) bertahan kuat di level 127,2, dan neraca perdagangan mencatatkan surplus selama 57 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.
Adapun, surplus neraca perdagangan Indonesia tercatat sebesar 31 miliar dolar Amerika Serikat (AS) didorong oleh pertumbuhan ekspor. Kemudian komoditas ekspor utama seperti pertumbuhan nikel sebesar 17,3 persen, logam mulia 18,3 persen, dan alas kaki sebesar 10 persen.
“Sehingga hal ini menunjukkan bahwa permintaan tekstil dan hilirnya masih tinggi meskipun beberapa industri sedang tidak dalam kondisi baik, namun secara global permintaan akan tekstil dan hilirnya masih sangat tinggi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam acara Indonesia Economic Summit: Mapping Out Indonesia’s Economic Priorities and Strategies, dikutip Pajak.com pada Rabu (19/2/2025).
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi pada Awal 2025
Dalam menghadapi ketidakpastian global dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi pada kuartal I-2025. Stimulus ini mencakup:
- Optimalisasi Bantuan Sosial pada Februari dan Maret 2025
- Pencairan Tunjangan Hari Raya bagi ASN dan pegawai swasta pada Maret 2025
- Paket Stimulus Ramadan dan Idul Fitri, termasuk diskon tiket pesawat
- Paket Stimulus Perekonomian, termasuk diskon tarif listrik dan pembebasan PPN otomotif serta properti
- Program Makan Bergizi Gratis.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong daya saing ekonomi dan transformasi jangka panjang melalui berbagai kebijakan strategis.
Langkah Strategis untuk Daya Saing dan Hilirisasi
Pemerintah berfokus pada sejumlah kebijakan untuk meningkatkan daya saing nasional, di antaranya:
- Program Ketahanan Pangan dan Energi
- Optimalisasi pengelolaan BUMN melalui Danantara
- Implementasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
- Pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- Kredit Investasi Industri Padat Karya
- Optimalisasi kebijakan tax holiday dan tax allowance untuk menjaga iklim investasi
- Perluasan retensi dalam negeri atas hasil ekspor sumber daya alam
- Implementasi pendirian Bullion Bank
- Penguatan kerja sama ekonomi internasional
“Kemudian dari hilirisasi, kami berharap tidak hanya nikel saja, komoditas lainnya juga akan tumbuh subur. Menurut kami, hilirisasi menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan,” jelas Airlangga.
Hilirisasi menjadi prioritas utama dalam meningkatkan nilai tambah produk ekspor Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan KEK seperti KEK Gresik dan KEK Kendal, yang berkontribusi dalam menarik investasi hingga Rp82,6 triliun serta menciptakan 42.930 lapangan kerja pada tahun 2024.
Dalam mendukung komitmen terhadap energi hijau, Indonesia terus berupaya mempercepat transisi energi ramah lingkungan. Salah satu strategi utama adalah pengembangan kendaraan listrik, di mana Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dalam produksi baterai.
Sebagai bagian dari langkah menuju energi bersih, Indonesia juga telah meluncurkan Just Energy Transition Partnership (JETP). Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta mendukung pengembangan energi terbarukan.
Menutup sambutannya, Airlangga menyampaikan kebijakan baru terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan penempatan DHE SDA di sistem keuangan Indonesia sebesar 100 persen dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan pada Rekening Khusus DHE SDA.
Kebijakan ini berlaku untuk sektor pertambangan (tidak termasuk minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Sementara itu, sektor minyak dan gas bumi tetap mengacu pada ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2023.
Comments