Antisipasi Ketidakpastian Global, Pemerintah Siapkan Strategi Penggenjot Ekonomi
Pajak.com, Jakarta – Menghadapi tekanan dari ketidakpastian global yang kian kompleks, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah perlambatan perdagangan dunia, suku bunga tinggi di negara maju, serta ketegangan geopolitik yang belum mereda, arah kebijakan fiskal dan struktural Indonesia difokuskan untuk menjaga momentum pemulihan dan mendorong perekonomian tetap tumbuh di atas 5 persen pada tahun 2025.
Pemerintah tetap optimistis bahwa target tersebut dapat dicapai, dengan didukung oleh stabilitas makroekonomi yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, serta penguatan bauran kebijakan yang responsif terhadap dinamika global.
“Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global, Pemerintah telah menyiapkan dan menjalankan berbagai kebijakan jangka pendek, serta kebijakan jangka menengah untuk menyiapkan fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan resminya, dikutip Pajak.com pada Jumat (16/5/25).
Haryo menjelaskan bahwa, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan jangka pendek yang menyasar peningkatan konsumsi rumah tangga, termasuk melalui perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendukung gizi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor pangan lokal. Penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran, diskon transportasi publik, serta subsidi listrik untuk rumah tangga tertentu juga menjadi bagian dari strategi memperkuat daya beli masyarakat rentan.
Realisasi belanja negara juga didorong untuk dipercepat guna memperkuat stimulus fiskal. Di sisi lain, pemerintah menekankan penyederhanaan izin usaha melalui instruksi deregulasi, termasuk penyelesaian revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM).
Akses pembiayaan sektor produktif juga diperluas melalui perluasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), implementasi Kredit Investasi Padat Karya, serta dukungan pembiayaan koperasi dan UMKM. Pemerintah turut mempercepat penyelesaian perjanjian dagang seperti IEU-CEPA dan CP TPP, serta meningkatkan penetrasi pasar ekspor non-tradisional dengan menggandeng negara-negara BRICS.
Deregulasi dan Transformasi Struktural Jadi Fondasi Jangka Menengah
Sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, pembentukan Satuan Tugas Deregulasi telah dimulai untuk memangkas hambatan ekspor-impor yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha. Paket kebijakan deregulasi ini ditargetkan segera diumumkan, dan menjadi bagian dari langkah Indonesia dalam proses aksesi ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Untuk kebijakan jangka menengah, Pemerintah memprioritaskan percepatan hilirisasi dan industrialisasi. Fokus diarahkan pada pengembangan industri pengolahan mineral seperti nikel, bauksit, dan tembaga, serta penguatan rantai nilai komoditas strategis termasuk kelapa sawit. Pembangunan kawasan industri terintegrasi di berbagai wilayah juga dipercepat guna membentuk ekosistem industri yang lebih kompetitif.
Transformasi digital menjadi elemen penting lain yang didorong, dengan pembangunan infrastruktur digital secara merata, dukungan bagi start-up teknologi, dan percepatan digitalisasi UMKM dan layanan publik.
Pada saat yang sama, Indonesia terus melangkah ke arah transisi energi dan ekonomi hijau. Target pengembangan energi terbarukan ditingkatkan, ekosistem kendaraan listrik dikembangkan, dan proyek-proyek energi bersih terus didorong. Salah satunya adalah PLTP Muara Laboh, yang telah memperoleh pendanaan senilai 499 juta dolar AS dari AZEC.
Pemerintah menyadari bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, dibutuhkan kerja sama menyeluruh antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Kombinasi antara kebijakan jangka pendek yang adaptif dan kebijakan jangka menengah yang strategis diyakini akan memperkuat pemulihan ekonomi nasional.
“Kami menyadari bahwa mencapai pertumbuhan di atas 5 persen membutuhkan kerja sama seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Namun dengan kombinasi kebijakan jangka pendek yang adaptif dan kebijakan jangka menengah yang strategis, pemerintah yakin pemulihan ekonomi akan terus berlangsung dan semakin kuat ke depan,” pungkas Haryo.
Comments