Selain itu, OJK menawarkan kepada Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk memperluas kerja sama di luar bidang edukasi keuangan dan perlindungan konsumen, terutama sehubungan dengan posisi Indonesia sebagai Presidensi G20.
“Dengan Indonesia memimpin Presidensi G20, saya yakin akan ada lebih banyak peluang bagi OJK dan OECD untuk terus mengejar berbagai agenda kerja sama ekonomi internasional G20. Saya menantikan kesempatan itu,” kata Wimboh.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh negara di dunia. Untuk itu, setiap negara akan menemukan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan tetap memerhatikan perlindungan konsumen.
“Salah satu agenda G20 yang akan dibahas nanti di tahun 2022 adalah berkaitan dengan prinsip perlindungan konsumen keuangan. Sehingga harapannya melalui seminar ini kita mendapatkan insight kebijakan apa yang perlu kita susun bersama untuk dapat melindungi konsumen di saat tingkat literasi keuangan kita masih rendah,” kata Sri Mulyani.
Acara ini dihadiri oleh delegasi dan para ahli OECD International Network on Financial Education (INFE), anggota dari G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection, perwakilan dari Global Partnership on Financial Inclusion (GPFI), anggota International Financial Consumer Protection Organisation (FinCoNet), Bank Dunia, organisasi internasional, akedemisi, sektor swasta, dan sebagainya.
Beberapa narasumber OECD memaparkan mengenai riset yang telah dilakukan, antara lain tentang dampak dari disrupsi pandemi terhadap industri keuangan, perlindungan konsumen, serta literasi keuangan. OECD juga melaporkan beberapa perkembangan digitalisasi yang sedang berkembang pesat dan kebijakan yang diimplementasikan di berbagai negara dalam menghadapi pandemi.
Comments