Menteri PKP Klaim Sudah Bangun 40 Ribu Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Pajak.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan klaim bahwa pemerintah telah bangun 40 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sejak 20 Oktober 2024, sebuah pencapaian yang disebutnya akan terus ditingkatkan.
“Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan, terutama untuk MBR, yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah,” ujar Maruarar usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, dikutip Pajak.com pada Sabtu (10/1/2025).
Untuk mempercepat pembangunan rumah bagi MBR, pemerintah memanfaatkan lahan negara, termasuk tanah sitaan dari kasus korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang. Menurut Maruarar, Prabowo juga menekankan pentingnya keadilan dalam skema pembiayaan bagi masyarakat di sektor informal, seperti pedagang kaki lima dan penjual bakso, yang tidak memiliki penghasilan tetap.
“Keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal itu menjadi perhatian beliau,” kata Maruarar.
Penghapusan Pajak dan Proses Izin yang Lebih Cepat
Maruarar menjelaskan sejumlah kebijakan pro-rakyat yang diimplementasikan pemerintah. Di antaranya penghapusan BPHTB sebesar 0 persen, Bentuk Bangunan Gedung (BBG) 0 persen, dan penghapusan PPN selama enam bulan untuk rumah di bawah Rp2 miliar.
“Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar menjadi gratis buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi, MBR,” ungkapnya.
Selain itu, proses perizinan pembangunan rumah juga dipercepat. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya memakan waktu 45 hari, kini bisa selesai dalam 10 hari. Bahkan, di Tangerang, proses tersebut hanya membutuhkan waktu empat jam. “Prinsip Bapak Presiden rakyat harus diberikan layanan yang cepat. Kalau ada yang bisa dibuat murah, ya murah, gratis ya gratis,” tegas Maruarar.
Dalam rapat tersebut, Maruarar juga menyoroti meningkatnya kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Langkah diplomasi Presiden Prabowo ke berbagai negara menjadi salah satu faktor yang mendorong hal tersebut.
“Kita mesti menyiapkan tim yang kuat sehingga nanti begitu investor datang sudah bisa legalnya begini, lokasinya di sini, dan sebagainya, dengan tentu prinsip saling menghormati dan kita mengutamakan kepentingan nasional kita,” jelas Maruarar.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
Comments