Pajak.com, Bali – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap tiga tantangan utama bagi Indonesia dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Di sisi lain, Luhut memastikan pemerintah akan terus bersinergi dengan seluruh pihak untuk mengatasi tantangan itu, sehingga potensi ekonomi digital dapat dioptimalkan.
Pertama, yakni indeks literasi keuangan di Indonesia masih rendah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2019, indeks literasi keuangan Indonesia baru mencapai 30,03 persen dan indeks inklusi keuangan 76,19 persen.
“Angka ini berbanding jauh dengan Singapura yang sudah mencapai 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen. Tingkat inklusi yang dengan literasi rendah menunjukkan potensi risiko yang begitu tinggi karena meskipun masyarakat memiliki akses keuangan, sebenarnya mereka tidak memahami dengan baik fungsi dan risikonya,” kata Luhut dalam Indonesia Fintech Summit 2021 yang diselenggarakan di Bali dan disiarkan secara virtual, pada (12/12).
Ia meyakini, peningkatan literasi menjadi kunci agar risiko dari pemanfaatan ekonomi digital dapat diminimalisasi. Pemerintah bersama asosiasi pelaku usaha di sektor ekonomi digital akan terus berkoordinasi untuk meningkatkan literasi keuangan.
Kedua, akses layanan internet yang mahal. Padahal di tengah pandemi COVID-19, internet menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat.
“Kesenjangan internet terjadi karena biaya yang mahal, mungkin internet hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu secara ekonomi. Selain itu, rendahnya tingkat kecepatan jaringan juga jadi kendala dalam menumbuhkan ekonomi digital,” kata Luhut.
Berdasarkan riset Bank Dunia, kesenjangan digital akan akses internet di Indonesia masih lebar. Terbukti sebanyak 49 persen penduduk dewasa di Indonesia masih belum memiliki akses internet. Masyarakat Indonesia yang berada pada kelompok 10 persen distribusi pendapatan tertinggi memiliki kemungkinan mendapatkan konektivitas lima kali lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berada pada kelompok 10 persen distribusi pendapatan terendah.
Ketiga, akses layanan telekomunikasi belum menjangkau semua desa di Indonesia. Luhut menekankan, tiga tantangan utama itu yang harus menjadi perhatian bersama. Bukan hanya pemerintah, namun juga asosiasi pelaku usaha digital.
“Pemerintah akan terus mendorong mengatasi kesenjangan digital yang terjadi. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik, maka tentunya ini dapat menjadi bom waktu. Mengingat belum ada tanda-tanda bahwa pandemi COVID-19 akan segera hilang dengan cepat. Sementara masyarakat seluruh Indonesia membutuhkan (akses internet),” kata Luhut.
Jika ketiga tantangan itu dapat diselesaikan, Luhut optimistis pertumbuhan ekonomi digital Indonesia diproyeksikan dapat mencapai 124 miliar dollar AS–146 miliar dollar AS di tahun 2025.
“Saya meyakini bahwa ekonomi digital di Indonesia memiliki prospek yang sangat baik. Pada tahun 2020 saja, ekonomi digital Indonesia menghasilkan 4 persen dari produk domestik bruto nasional. Tentu ini menjadi momentum yang tidak bisa dilewatkan untuk membawa Indonesia menjadi negara yang kompetitif di ASEAN maupun dunia. Presiden Jokowi secara khusus memberikan arahan dalam percepatan pembangunan infrastruktur digital, ekosistem digital, termasuk regulasi, dan talenta atau sumber daya manusia yang kompeten untuk mencapai momentum,” kata Luhut.
