Pajak.com, Jakarta – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank terus mendorong keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia agar mampu meningkatkan kapasitas dan kompetensi guna menembus pasar global. LPEI melakukan berbagai inisiatif, salah satunya Program Jasa Konsultasi melalui Coaching Program for New Exporter (CPNE). Para peserta CPNE akan mendapatkan berbagai wawasan dan pengetahuan mulai dari pengetahuan dasar sampai ke tingkatan lebih lanjut sehingga diharapkan dapat menciptakan pelaku UMKM berorientasi ekspor yang berdaya saing serta menghasilkan produk bernilai ekspor. Hasilnya, dalam perhelatan pertemuan G20 ini, LPEI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan menghadirkan sejumlah UKM berorientasi ekspor.
Direktur Eksekutif LPEI Rijani Tirtoso mengatakan, pada Presidensi G20 ini, LPEI menghadirkan 16 UKM terpilih yang antara lain merupakan hasil program CPNE.
“CPNE Sebuah program pelatihan berkelanjutan selama satu tahun atau bisa kita bilang inklusi keuangan kepada para UKM berorientasi ekspor yang bertujuan agar dapat melahirkan eksportir baru,” kata Rijani dalam keterangan tertulis Sabtu (18/2/22).
UKM berorientasi ekspor hasil program CPNE ini memamerkan beberapa produknya pada stand Rumah Joglo dan Rumah Minahasa di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan. Produk-produk yang dipasarkan berupa fesyen, kerajinan tangan dan dekorasi rumah, hingga aksesoris.
Pada kesempatan tersebut, salah satu mitra binaan LPEI membawa alat tenun bukan mesin (ATBM) yang memproduksi kain sarung. Hal tersebut menarik perhatian Menteri Keuangan dan sejumlah delegasi G20.
“Kehadiran mereka (mitra binaan) pada Presidensi G20 menunjukkan ketahanan para UKM menghadapi badai pandemi yang telah terjadi selama kurang lebih dua tahun terakhir,” kata Rijani.
Program Jasa Konsultasi CPNE merupakan salah satu mandat pemerintah melalui undang-undang kepada LPEI untuk menciptakan eksportir baru. Program pendampingan dan pelatihan selama satu tahun ini tetap dilakukan LPEI pada masa pandemi COVID-19 dan telah melahirkan lebih dari 2.000 alumni.
Rijani berharap, program ini bisa mengakselerasi inklusi keuangan yang berkelanjutan kepada UKM, khususnya terkait ekspor sesuai dengan salah satu agenda finance track pada Presidensi G20 Indonesia yaitu Financial Inclusion: Digital and SMEs.
Sebagai informasi, pemberdayaan sektor UKM agar bisa go global memang menjadi fokus pemerintah saat ini. Dalam skemanya, pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk mendorong kinerja bisnis mikro tersebut. Sebab, UKM memang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian bangsa. Sektor ini memiliki 99 persen populasi usaha dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Di sisi Produk Domestik Bruto (PDB), UKM menyumbang 60 persen dari total PDB nasional. Kemudian, 58 persen untuk investasi nasional, 22 persen digitalisasi, dan 14 persen di antaranya berkontribusi di bidang ekspor.
