Pajak.com, Ambon – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu penopang percepatan pemulihan ekonomi nasional karena diyakini dapat membantu pelaku UMKM bertahan di tengah pandemi. Hal itu disampaikannya saat membuka acara “Optimalisasi Penyaluran KUR untuk Meningkatkan Kesejahteraan UMKM dan Pemulihan Ekonomi”, yang dihelat oleh Kemenko Bidang Perekonomian di Kota Ambon, Maluku, Senin (4/10) .
Airlangga berharap, sinergi yang kuat bisa terjalin antara pemerintah daerah, lembaga penyalur KUR, serta penjamin KUR dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dan mengoptimalkan penyaluran KUR, sebagai langkah strategis untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Ia pun menyinggung acara tersebut sebagai bagian dari aksi nyata pemerintah dalam mengoptimalkan penyaluran KUR di Provinsi Maluku, bersama stakeholders penyalur dan penjamin KUR yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Askrindo, dan Jamkrindo.
“Semoga KUR dapat terus mendampingi UMKM mengembangkan usaha dalam memulihkan perekonomian daerah maupun nasional,” katanya.
Berdasarkan data yang dimilikinya, pencapaian realisasi KUR pada masa pandemi di 2020 tercatat mencapai Rp 198,53 triliun atau lebih tinggi dibandingkan pada masa pra-Covid 2019 yakni sebesar Rp 140,1 triliun.
Pada masa pandemi Covid-19 dua tahun terakhir ini, pemerintah telah membuat berbagai program kebijakan KUR dan pembiayaan bagi UMKM, diantaranya pada tahun 2021 memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 3 persen, sehingga suku bunga menjadi hanya 3 persen sampai akhir 2021.
“Pemerintah juga telah meningkatkan plafon KUR dari Rp 253 triliun menjadi Rp 285 triliun, menaikkan plafon kredit tanpa agunan tambahan dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta, serta mewajibkan peningkatan ketentuan porsi kredit UMKM menjadi paling sedikit sebesar 30 persen pada Juni 2024,” urainya.
Pihaknya pun mengklaim, kinerja penyaluran KUR tahun ini terus meningkat, berdasarkan realisasi hingga 27 September 2021 telah mencapai Rp 200,26 triliun atau 70,27 persen dari target 2021 sebesar Rp 285 triliun.
“KUR itu diberikan kepada 5,39 juta debitur, sehingga total outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp 321 triliun dengan non performing loan tetap terjaga di kisaran 1,14 persen,” imbuhnya.
Khusus untuk penyaluran KUR di Provinsi Maluku sejak Januari 2021 sampai 27 September 2021 telah mencapai Rp 768,51 miliar kepada 26.660 debitur. Ia mengungkapkan, porsi penyaluran di Provinsi Maluku selama 2021 per sektor terbesar adalah sektor perdagangan sebesar 55,66 persen; jasa mencapai 19,25 persen; serta pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 12,72 persen.
“Sektor pertanian dan perikanan merupakan salah satu sektor pendukung ekonomi Provinsi Maluku yang dibuktikan dengan realisasi KUR yang tercatat sebesar Rp 97,78 miliar atau 12,72 persen dan 56,48 miliar atau 7,35 persen,” sambung Airlangga.
Airlangga pun mengemukakan, pertumbuhan ekonomi di Maluku terbilang sudah baik dan di jalur positif, terlihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kuartal 2 tahun 2021 yaitu 4,53 persen.
“Kita akan terus dorong bahwa ekonomi rakyat terus digelontorkan. Pemerintah juga terus mendorong Program Kartu Prakerja, jumlah penerimanya di 2021 di Maluku meningkat dua kali lipat dibandingkan 2020. Kami sudah prioritaskan di timur, jadi semakin banyak anak muda kita yang mendapatkan Kartu Prakerja,” pungkasnya.
