Pajak.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia telah mengusulkan penambahan isu industri dalam Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) dalam presidensi Forum G20 tahun 2022. Adapun isu besar yang siap diangkat yaitu arsitektur kesehatan dunia yang harus dibangun karena adanya pandemi COVID-19, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan atau ekonomi hijau. Lebih spesifik, tema TIIWG pada Forum G20 tahun ini adalah “Collective Economic Recovery: Aligning Trade, Investment and Industry agenda with SDGs”, yakni untuk mendorong pemulihan ekonomi dunia secara kolektif melalui penyelarasan agenda Perdagangan, Investasi, dan Industri dengan SDGs (Sustainable Development Goals). Upaya ini diharapkan dapat turut memacu kinerja dan daya saing sektor industri di tanah air dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Eko S.A. Cahyanto mengatakan, pada Forum G20, Pemerintah Indonesia akan mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger”
“Tema ini dipilih untuk meningkatkan sinergi, aksi kolektif dan kolaborasi inklusif antara anggota G20 dan dunia demi mencapai pemulihan dunia yang lebih kuat dan berkelanjutan,” kata Eko di Jakarta, Kamis (13/1).
Eko mengatakan, dari ketiga isu besar tersebut, Indonesia punya kepentingan di sektor industri. Misalnya, di aspek kesehatan, yakni untuk mendobrak akses yang fair terhadap industri farmasi dan alat kesehatan, khususnya terkait dalam produksi dan distribusinya.
Sementara itu, untuk aspek transformasi digital, Indonesia telah siap mengadopsi teknologi industri 4.0. Hal ini diwujudkan melalui implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0. Kemudian, dalam aspek transisi energi, kami berharap sektor industri di Indonesia dapat memenuhi standar berkelanjutan sehingga bisa berdaya saing global.
Berdasarkan tema besar TIIWG tersebut, akan dibagi menjadi priority issues yang krusial, antara lain mengenai reformasi sistem perdagangan multilateral – WTO reform dan kontribusi multilateral trade system untuk pencapaian tujudan SDGs.
Isu prioritas lainnya, yakni perdagangan dan investasi terhadap arsitektur kesehatan dan pemulihan dari pandemi secara global, pengembangan ekonomi digital dan rantai pasok global yang berkelanjutan, memacu investasi yang berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global, serta strategi bersama untuk industrialisasi inklusif dan berkelanjutan melalui penerapan industri 4.0.
“Kami berharap agar aspek substansi yang diangkat pada pertemuan TIIWG tersebut dapat diterima dengan baik oleh para negara anggota G20 dan menjadi topik pembahasan yang terus berkembang dalam Presidensi G20 selanjutnya,” papar Eko.
Eko menyampaikan, rangkaian TIIWG dapat dimanfaatkan untuk menampilkan sejumlah kemajuan pembangunan Indonesia, mulai dari bidang infrastruktur, sektor industri, konektivitas yang terintegrasi, hingga pelaksanaan program vaksinasi Indonesia. Ajang ini diharapkan menjadi momentum yang baik untuk Indonesia karena dapat meningkatkan kepercayaan dunia khususnya dalam penanganan pandemi, yang akan memacu peningkatan investasi di Indonesia.
Oleh karena itu, diperlukan upaya koordinasi yang kuat, baik di lingkup dalam maupun luar negeri untuk mewujudkan isu-isu prioritas yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia melalui Kemenperin telah menggandeng sejumlah organisasi internasional seperti WTO, UNCTAD, UNIDO, UNESCAP, International Trade Centre (ITC), dan World Bank guna merumuskan strategi dan narasi yang akan dibahas pada rangkaian pertemuan TIIWG tahun ini. Selain itu, terlibat juga berbagai akademisi dan lembaga think thank terkemuka di Indonesia untuk turut mempertajam dalam mewujudkan isu prioritas tersebut. Strategi ini berbasis data dan kajian faktual, yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan bersama anggota G20.
