Kemenkeu Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Realisasi Belanja Diprediksi Hemat 7 Persen
Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penghematan sebesar 7 persen dalam realisasi belanja anggaran tahun 2024 dengan memotong alokasi perjalanan dinas.
Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menyatakan bahwa, pemotongan alokasi perjalanan dinas ini membuat realisasi belanja hanya akan mencapai 93,17 persen dari total pagu anggaran tahun 2024. Langkah penghematan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka efisiensi belanja negara
Dengan pagu anggaran sebesar Rp 48,7 triliun, Kemenkeu berkomitmen untuk mengelola alokasi anggaran secara optimal. Dari jumlah tersebut, Rp 39,28 triliun adalah anggaran tanpa Badan Layanan Umum (BLU), sementara sisanya sebesar Rp 9,42 triliun melibatkan BLU.
Ia menegaskan bahwa proyeksi ini telah memperhitungkan penghematan perjalanan dinas sebagai respons atas arahan pemerintah. Hingga akhir Oktober, total realisasi belanja Kemenkeu baru sebesar 76,06 persen.
“Kami memperkirakan kita akan melakukan belanja 93,17 persen pada akhir Desember nanti, termasuk ini telah memperhitungkan berbagai macam penghematan yang bisa kita ambil,” kata Suahasil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, dikutip Pajak.com pada Kamis (14/11).
Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan, penghematan ini sudah diterapkan dalam lima program utama Kemenkeu, yang mayoritas realisasinya berada di bawah 70 persen.
Berdasarkan data Kemenkeu per akhir Oktober 2024, beberapa rincian program tersebut antara lain pengelolaan belanja negara yang baru mencapai 68,39 persen, perbendaharaan kekayaan negara dan risiko sebesar 66,21 persen, serta kebijakan fiskal dengan realisasi 65,47 persen. Sementara itu, dukungan manajemen (dukman) telah mencapai realisasi tertinggi di angka 76,10 persen.
Menindaklanjuti penghematan ini, Suahasil menyebutkan bahwa Kemenkeu akan terus melaksanakan pengelolaan anggaran dengan disiplin dan efisiensi sesuai prinsip “spending better” yang diusung pemerintah. “Kemenkeu terus melanjutkan disiplin dan efisiensi pengelolaan anggaran yang terus kita lakukan sebagai wujud dari implementasi spending better sejalan dengan arahan pak presiden,” jelasnya.
Adapun, arahan penghematan anggaran juga dituangkan dalam surat edaran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kepada para pejabat negara, meminta pembatasan perjalanan dinas guna mendukung efisiensi belanja negara.
Dalam surat bernomor S-1023/MK.02/2024 yang diterbitkan pada 7 November 2024, Sri Mulyani mengimbau agar seluruh kementerian dan lembaga mengurangi anggaran perjalanan dinas. Penghematan ini pun sejalan dengan instruksi yang disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet pada 23 Oktober dan 6 November 2024.
“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar kementerian/lembaga melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas TA 2024,” tulis Sri Mulyani dalam surat tersebut.
Dalam surat tersebut, Menkeu juga mencantumkan tujuh poin arahan khusus yang harus diikuti seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih demi mencapai target efisiensi belanja.
Comments