Pajak.com, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara mengatakan, alokasi anggaran impor vaksin COVID-19 tahun ini mencapai Rp 47 triliun, dengan total kebutuhan anggaran untuk program vaksinasi 2021 sekitar Rp 58 triliun.
“Konstrain kita adalah supply vaksin karena kita belum memproduksi sendiri. Tahun 2021 ini kita akan impor vaksin dengan anggaran sekitar Rp 47 triliun dengan seluruh pelaksanaan program vaksinasi sekitar Rp 58 triliun,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Sabtu (28/8).
Suahasil bilang, alokasi dana itu menunjukkan komitmen pemerintah mengatasi persoalan pandemi. Berbagai impor produk vaksin yang didatangkan dari berbagai negara juga diupayakan pemerintah untuk mendukung target kekebalan komunal.
Di saat yang sama, pemerintah juga tetap memastikan ekonomi dapat bertahan dan siap bergerak ketika pandemi mulai mereda. Dalam konteks tersebut, ia meyakini peranan APBN dan APBD sangat krusial.
“Sambil vaksin jalan, pembatasan dijalankan, kita juga memastikan perekonomian itu ada bumper-nya, itu berasal dari APBN dan APBD. Kalau tahun lalu, pemerintah pusat yakin belanja harus lebih tinggi, maka digelontorkan PEN,” ucapnya.
PEN yang dimaksudnya ditujukan untuk membiayai kesehatan, perlindungan sosial, dukungan untuk UMKM, membuat program prioritas, hingga dukungan untuk dunia usaha melalui pengurangan pajak.
“PEN ini didesain sejak tahun lalu dan berlanjut, logikanya adalah ketika ada pembatasan, pemerintah memberikan dukungan. Kita juga mohon anggaran daerah bisa ikut sinergi,” sambung dia.
Ia pun menegaskan, vaksinasi merupakan kunci penting untuk mampu mengeluarkan Indonesia dari krisis kesehatan. Melalui vaksinasi pula, permasalahan ekonomi nasional yang terjadi karena dampak pandemi dapat diatasi. Oleh karena itu, ia memastikan bahwa program vaksinasi nasional akan terus ditingkatkan.
“Vaksin ini menjadi kunci sekarang ini. Vaksinasi digenjot di Jawa-Bali, dan sekarang harus ditingkatkan di luar Jawa-Bali. Dalam rapat-rapat dengan Gubernur dan pemda, kita akan menggenjot vaksinasi di semua daerah,” tegasnya.
Meski vaksinasi tak serta merta menghilangkan pandemi, ia meyakini dampak buruk pandemi dapat ditekan. Bahkan, di beberapa negara yang memiliki tingkat vaksinasi tinggi, terbukti tingkat kematian akibat COVID-19 dapat ditekan.
“Ini yang kita cari, herd immunity. Bukannya tidak tertular, tapi tidak fatal, maka harus vaksin,” terangnya.
Suahasil menyebut, secara total jumlah vaksin yang telah disuntikkan mencapai 93 juta dosis, baik tahap pertama maupun kedua. Jumlah itu masih tergolong rendah lantaran pemerintah menargetkan untuk memvaksin 220 juta penduduk. Dengan kata lain, vaksin yang dibutuhkan pemerintah mencapai 440 juta dosis.
Peningkatan realisasi vaksinasi ini, lanjutnya, menjadi salah satu agenda jangka pendek dan menengah ke depan sehingga berbagai stakeholder turut mendorong pencapaiannya mulai dari Kementerian Kesehatan melalui tenaga kesehatan (nakes) hingga TNI dan Polri.
“Pembelajaran dari vaksinasi di Jawa perlu dipelajari oleh Dinas Kesehatan di mana pun. Kita sekarang lagi berpikir apakah para bidan juga bisa melakukan vaksinasi. Kita terus berpikir siapa lagi yang bisa membantu vaksinasi,” tutupnya.
