Pajak.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengundang 40 pemimpin dunia untuk hadir secara virtual di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim (Leaders’ Summit on Climate Change) pada 22 dan 23 April 2021. KTT ini akan mempertemukan kembali Forum Ekonomi Utama tentang Energi dan Iklim yang dipimpin AS.
Forum itu menyatukan 17 negara yang bertanggung jawab atas sekitar 80 persen emisi global dan PDB global. Biden juga mengundang para kepala negara lain yang menunjukkan kepemimpinan iklim yang kuat, terutama yang rentan terhadap dampak iklim, atau sedang memetakan jalur inovatif menuju ekonomi net-zero emission.
KTT ini menyoroti urgensi dan manfaat ekonomi dari tindakan iklim yang lebih kuat. Ini juga akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) pada November mendatang di Glasgow.
Selain itu, KTT ini dimanfaatkan sebagai momentum untuk menguraikan bagaimana masing-masing negara akan berkontribusi pada ambisi iklim yang lebih kuat. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan salah satu pemimpin dunia yang hadir pada konferensi ini. Pada paparannya, Jokowi mengatakan bahwa Covid-19 juga resesi global membuat tantangan mengendalikan dampak perubahan iklim semakin kompleks.
Ia pun menyatakan keseriusan Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata, to lead by example. Sebagai negara kepulauan terbesar dan pemilik hutan tropis, Indonesia menangani perubahan iklim melalui kebijakan, pemberdayaan, dan penegakan hukum.
“Laju deforestasi Indonesia saat ini turun terendah dalam 20 tahun terakhir. Penghentian konversi hutan alam dan lahan gambut mencapai 66 juta hektare, lebih luas dari gabungan luas Inggris dan Norwegia. Penurunan kebakaran hutan hingga sebesar 82 persen di saat beberapa kawasan di Amerika, Australia, dan Eropa mengalami peningkatan terluas,” ujar Jokowi melalui video conference.
Ia pun menyambut baik adanya penyelenggaraan Konvensi Kerangka Perubahan Iklim ke-26 di Inggris untuk hasil yang implementatif dan seimbang, juga target sejumlah negara menuju net-zero emissions tahun 2050. Salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam hal ini adalah pemutakhiran NDCs (nationally determined contributions) untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim.
“Namun agar kredibel, komitmen tersebut harus dijalankan berdasarkan pemenuhan komitmen NDCs tahun 2030. Negara berkembang akan melakukan ambisi serupa, jika komitmen negara maju kredibel disertai dukungan riil. Dukungan dan pemenuhan komitmen negara-negara maju sangat diperlukan,” tegasnya.
Jokowi pun mengajak para pemimpin dunia untuk menjadi mitra Indonesia dalam pembangunan hijau. Indonesia, lanjut Jokowi, sedang mempercepat pilot percontohan net-zero emissions, antara lain dengan membangun Indonesia Green Industrial Park seluas 12.500 hektare di Kalimantan Utara akan menjadi yang terbesar di dunia, juga rehabilitasi hutan mangrove seluas 620 ribu hektare sampai 2024. Hutan ini diyakini menjadi terluas di dunia dengan daya serap karbon mencapai empat kali lipat dibanding hutan tropis.
“Indonesia terbuka bagi investasi dan transfer teknologi, termasuk investasi untuk transisi energi. Peluang besar juga terbuka bagi pengembangan bahan bakar nabati, industri baterai litium, dan kendaraan listrik,” imbuhnya.
