Indef: Ekonomi Indonesia Diproyeksi Tumbuh 5 Persen pada 2025
Pajak.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025. Menurutnya, ekonomi diperkirakan tumbuh sebesar 5 persen, dengan inflasi mencapai 2,38 persen, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 16.100 per dollar Amerika Serikat (AS), tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,75 persen, dan tingkat kemiskinan sebesar 8,8 persen.
Esther menjelaskan, proyeksi tersebut mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya adanya pelemahan konsumsi masyarakat.
“Kami melihat perlambatan konsumsi dan pelemahan daya beli masyarakat sejak Mei hingga September 2024, di mana terjadi deflasi selama lima bulan berturut-turut,” ujar Esther dalam acara Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025, dikutip Pajak.com pada Sabtu (23/11).
Ia menambahkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal pertama hingga ketiga 2024 hanya mencapai 4,92 persen, lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Hal ini turut mencerminkan penurunan volume penjualan kebutuhan pokok, terutama melalui e-commerce.
Esther menekankan perlunya koreksi kebijakan untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi domestik. “Urgensi untuk menstimulasi sektor riil, khususnya sektor industri, menjadi sangat penting. Kebijakan moneter yang ketat sepanjang tahun ini turut memengaruhi kinerja sektor riil,” jelasnya.
Kondisi ini diperburuk oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan gangguan pasokan global dan perlambatan pertumbuhan kredit.
Ia juga menyoroti struktur industri perbankan yang cenderung oligopoli sebagai hambatan dalam menyalurkan kredit ke masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan kredit sektor manufaktur menurun signifikan, dari 18,7 persen pada 2015 menjadi 15 persen pada 2024.
“Sehingga pertumbuhan kredit manufaktur yang lebih lambat ini dibandingkan pertumbuhan kredit rata-ratanya di nasional ini merupakan indikasi bahwa sektor industri manufaktur ini mengalami penurunan ya kinerjanya,” jelasnya.
Dari sisi fiskal, ia menjelaskan bahwa rasio pajak yang rendah menjadi tantangan berat, terutama saat utang negara meningkat hingga 3,3 kali lipat.
“Adanya commodity boom di beberapa komoditas kumpulan juga ternyata sekarang tidak kita alami lagi. Kita berharap ya kedepan itu tantangan fiskal walaupun dari sisi monetar itu bisa kita atasi,” imbuhnya.
Esther juga menyoroti soal subsidi energi yang belum tepat sasaran. Ia juga mencatat bahwa subsidi energi yang tidak segera direformulasi akan semakin membebani anggaran negara.
“Subsidi yang tidak tepat sasaran, seperti penggunaan oleh kelompok masyarakat mampu, harus diubah menjadi subsidi tertutup yang lebih terarah,” katanya. Ia juga mencatat bahwa subsidi energi yang tidak segera direformulasi akan semakin membebani anggaran negara.
“Di sini kalau kita lihat tekanan terhadap rumah fiskal yang semakin terbatas, subsidi tidak tepat sasaran jadi tantangan utama pemerintah harus didorong untuk segera mengubah mekanisme subsidi yang tadinya terbuka ya ke tertutup. Jadi targeted tidak ke kelompok yang tidak seharusnya mendapatkan,” imbuhnya.
“Sehingga pengguna subsidi dan kompensasi energi ini memang harus di reformulate lagi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Esther mengingatkan bahwa tekanan pada sektor industri menyebabkan meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dari lima sektor industri terbesar, hanya sektor konstruksi yang mencatat pertumbuhan positif dibandingkan tahun sebelumnya. “Sementara 4 sektor yang lainnya yang menjadi sektor prioritas ya ini relatif berambat,” katanya.
Ia menggarisbawahi pentingnya reformasi kebijakan fiskal dan moneter agar mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Comments