BI Dukung Penuh Program Tiga Juta Rumah, Likuiditas dan Kebijakan DP 0 Persen Jadi Andalan
Pajak.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) menunjukkan komitmennya dalam dukung program pembangunan tiga juta rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk mengatasi tingginya angka backlog perumahan di Indonesia, sebuah isu yang terus menjadi perhatian pemerintah.
Deputi Gubernur BI Juda Agung, menegaskan dukungan lembaga tersebut melalui berbagai kebijakan strategis yang dirancang untuk mendorong keberhasilan program ini. “Mengenai program tiga juta rumah, tentu saja kami sangat menyambut baik, karena perumahan kita backlog masih tinggi,” kata Juda dikutip Pajak.com pada Sabtu (23/11).
Menurut Juda, BI memiliki dua pendekatan utama dalam mendukung sektor perumahan. Pertama, BI memberikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit untuk sektor perumahan dan konstruksi. Hal ini meliputi pendanaan untuk pembangunan rumah, real estate, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), hingga kepemilikan apartemen.
Selain itu, BI juga mempertahankan kebijakan Loan to Value (LTV) yang fleksibel. Ia juga menyoroti bahwa kebijakan ini memberi kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk memiliki rumah. “LTV kita, down payment itu masih 0 persen, atau LTV-nya 100 persen. Kita masih sangat longgar, bahkan bank bisa memberikan kredit dengan DP 0 persen,” kata Juda.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, mengungkapkan bahwa pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tidak mencukupi untuk membiayai program tiga juta rumah. Ia menilai, pendekatan gotong royong menjadi solusi yang ideal.
“Soal anggaran itu pasti kurang kalau mengacu kepada APBN 2025, enggak mungkin itu. Tapi apakah kita menyerah? Apakah kita menjadi pesimis? Saya enggak,” ujar Ara saat ditemui di Kantor DPR beberapa waktu lalu.
Ia juga berharap hasil penghitungan anggaran yang lebih komprehensif dapat disampaikan sebelum masa reses DPR berlangsung pada awal Desember.
Dalam upaya mewujudkan konsep gotong royong, Ara menyebut bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah memberikan restu terkait keterlibatan pihak swasta. “Kalau tanahnya, bangunannya, isinya dari swasta, boleh nggak? Kata Pak Ateh kepala BPKP, boleh. Saya kerjakan,” jelas Ara.
Ia juga mengungkapkan bahwa enam pengusaha besar telah menyatakan minat untuk berkontribusi dalam program ini. Di antaranya adalah Prajogo Pangestu (Barito Group), Boy Thohir (Adaro Group), Frenky Widjaja (Sinarmas), dan Aguan (Agung Sedayu). Dukungan ini diharapkan mampu mempercepat realisasi program tiga juta rumah demi menjawab kebutuhan perumahan nasional.
Comments