Hutama Karya Raih Kontrak Pembangunan Rp 766 M di IKN
Pajak.com, Kalimantan Timur – PT Hutama Karya (Persero) raih kontrak baru pembangunan gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp 766 miliar.
“Pekerjaan utama pada proyek ini terdiri atas dua bagian, yakni bangunan gedung dan penataan kawasan. Pekerjaan utama untuk bangunan gedung mencakup pekerjaan preliminary, arsitektur, interior, struktur, mekanikal gedung, elektrikal gedung, plumbing gedung, penilaian bangunan gedung hijau, dan penerapan smart building,” urai Direktur Operasi II Hutama Karya Gunadi dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, (27/5).
Adapun lingkup pekerjaan utama untuk penataan kawasan, meliputi pekerjaan geoteknik, pekerjaan dua kolam retensi, lanskap kawasan, jalan, jembatan second walkway, kawasan multiutility tunnel, infrastruktur sumber daya air, mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Selain itu, ada pula pekerjaan khusus pada proyek yang berada di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ini.
“Pekerjaan khusus yang dimaksud berupa dewatering yang bermanfaat mencegah penumpukan sedimen, dan pekerjaan perkuatan lereng yang bermanfaat untuk melindungi lapisan permukaan lereng terhadap pengaruh erosi, menambah kestabilan lereng, dan menambah estetika. Proyek ini terdiri atas lima gedung dan pekerjaan struktur akan dimulai pada Juli 2023. Kami targetkan selesai pada Agustus 2024,” kata Gunadi.
Ia menyebutkan, proyek pembangunan bangunan gedung dan/atau kawasan Kemenko Bidang Perekonomian merupakan salah satu dari total empat paket lelang pembangunan.
“Meskipun secara kontraktual selesai pada Oktober 2024, tapi mengutip amanah Presiden Jokowi, diharapkan Agustus 2024 sudah dapat melaksanakan upacara di Lapangan Istana Negara. Lapangan ini masih berada dalam satu komplek dengan proyek pembangunan gedung dan kawasan kantor Kemenko Bidang Perekonomian. Jadi, proyek ini adalah salah satu paket yang paling terakhir dinyatakan selesai tendernya. Hutama Karya berkomitmen untuk menyelesaikannya tepat waktu dan tepat mutu,” jelas Gunadi.
Ia juga menerangkan, lokasi kawasan gedung Kemenko Bidang Perekonomian nantinya berada di distrik pemerintahan, tepatnya di zona pemerintahan SUB-BWP 1A. Kawasan ini merupakan lokasi yang strategis karena berseberangan dengan Istana Presiden.
“Posisinya tepat berada di bawah kawasan Istana Presiden dengan tujuan memudahkan koordinasi dan bisa menjadi titik landmark dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN (Nusantara). Orientasi bangunan memperkuat axis ke arah Istana Presiden di sepanjang Sumbu Kebangsaan, terutama membentuk ruang positif di antara Plaza Seremoni. Keseluruhan komponen bangunan dan lingkungan menyatu dan saling terkait, memperkuat ruang-ruang spasial dan ruang terbuka publik,” kata Gunadi.
Ia memastikan, IKN Nusantara yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia mengusung konsep forest city, yaitu menjadikan kota berdampingan dengan alam.
“IKN Nusantara akan menjadi satu kota modern, kota yang hijau, cerdas dan efisien. 75 persen kawasan IKN Nusantara akan menjadi ruang terbuka hijau, dengan 65 persen area yang dilindungi dan 10 persen sisanya untuk produksi pangan,” tambah Gunadi.
Comments