Pajak.com, Bandung – Pemerintah secara resmi mengumumkan pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jasa Survei bernama ID Survey, seiring dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2021. Adapun Holding BUMN Jasa Survei terdiri atas PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT SUCOFINDO, dan PT Surveyor Indonesia.
Seremonial peresmian ID Survey ditandai dengan penyerahan Akta Inbreng dari SUCOFINDO dan Surveyor Indonesia kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), serta dokumen perubahan anggaran dasar ketiga BUMN itu oleh Wakil Menteri BUMN I Pahala N. Mansury.
Pahala menyampaikan, Holding BUMN Jasa Survei bertujuan untuk menjadikan BUMN Jasa Survei sebagai perusahaan jasa survei berkelas dunia yang berlandaskan nilai dan budaya BUMN yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Alhamdulillah, mulai hari ini, Holding BUMN Jasa Survei, yaitu ID Survey mulai beroperasi. Pemerintah berharap agar Holding Jasa Survei semakin optimal dengan beroperasi bersama melalui keunggulan kompetensi, teknologi dan aset-aset yang dimilikinya,” ujarnya dalam acara soft launching Holding BUMN Jasa Survei, di Bandung, Jawa Barat, dikutip Pajak.com Minggu (19/12).
Pahala menambahkan, walau kekuatan ketiga BUMN Jasa Survei ini telah bergabung, masing-masing BUMN diberikan amanah berdasarkan kompetensinya. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai pemimpin holding, akan fokus dalam mendukung pemerintah mewujudkan karbon netral (net zero emission/NZE) dalam mendorong pembangunan berkelanjutan melalui penguatan implementasi layanan Green Economy.
PT Sucofindo sebagai pemimpin untuk jasa Testing, Inspection and Certification (TIC) di sektor pertambangan. Sementara PT Surveyor Indonesia akan mendukung pemerintah dalam Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui penerapan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk menjadi lokomotif pertumbuhan industri dan ekonomi Nasional.
Ia pun berharap agar ID Survey mampu menciptakan nilai tambah, efisiensi, penguatan rantai pasokan, hingga inovasi bisnis model sehingga kian kompetitif dan mampu bersaing tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga memberikan pelayanan jasa survei di pasar global. Dengan penggabungan seluruh kompetensi tersebut, Pahala optimistis Holding Jasa Survei akan menjadi perusahaan berkelas dunia.
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Rudianto menjelaskan, peluncuran ID Survey menjadi titik awal beroperasinya ketiga BUMN ini dalam memberikan jasa survei yang berkualitas dan kompetitif.
Dengan peresmian itu, ID Survey mulai beroperasi bersama untuk mengoptimalkan layanan jasa survei di Indonesia—dan ke depannya di dunia. Salah satu bentuk operasionalnya ditandai dengan memanfaatkan aset bersama seperti laboratorium, integrasi infrastrukur, peralatan, dan sumber daya manusia; untuk meningkatkan layanan jasa pengujian, inspeksi, sertifikasi, klasifikasi dan statutori di dalam negeri dan luar negeri.
“ID Survey juga akan fokus dalam melakukan pengembangan jasa baru dan perluasan pasar baik di dalam negeri maupun internasional,” imbuh Rudianto.
Sementara Direktur Utama Sucofindo Mas Wigrantoro Roes Setiyadi menyebut, dengan kolaborasi ini ID Survey akan memiliki kurang lebih 327 laboratorium teknik, kalibarasi, batu bara, mineral, lingkungan, kimia umum, dan migas.
“Ini merupakan sumber daya yang dapat dioperasikan bersama untuk memperbesar skala bisnis dalam pelayanan jasa survei. Kami berharap agar Holding BUMN Jasa Survei menjadi perusahaan berkelas dunia dan mampu meningkatkan kontribusinya kepada negara,” ujarnya.
Direktur Utama Surveyor Indonesia M. Haris Witjaksono mengemukakan, pihaknya siap mendukung pemerintah dalam meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
“Kami siap mendukung produk lokal agar semakin berdaya saing dan tidak kalah dengan produk impor. Melalui implementasi TKDN, mampu meningkatkan perekonomian nasional.” Ungkap Haris.
Ditargetkan, pada tahun 2024 Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor sekaligus turut memperkuat struktur industri nasional dengan cara mendapatkan rerata nilai implementasi TKDN sebesar 50 persen.
“Di samping turut menjalankan amanat dari Presiden RI Joko Widodo, implementasi P3DN juga diharapkan dapat mengakselerasi tingkat produktivitas nasional demi mendukung pemulihan ekonomi nasional selama pandemi Covid-19,” pungkasnya.
