Pajak.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan untuk terus memonitor kenaikan beragam harga komoditas, utamanya harga pangan dan energi sebagai akibat dari kondisi geopolitik di Rusia dan Ukrania. Secara simultan, pemerintah akan segera memberikan berbagai perlindungan sosial (perlinsos) atau bantuan sosial (bansos).
“Ada dua dampak yang akan dirasakan Indonesia dari kondisi yang terjadi pada global saat ini. Pertama, adanya kenaikan penerimaan ekspor. Kedua, di sisi lain juga ada transmisi atau dampak kenaikan beberapa komoditi bagi masyarakat. Oleh karena itu, tadi arahan bapak presiden bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal,” jelas Airlangga dalam konferensi pers virtual, usai sidang Kabinet Paripurna tentang Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia di Istana Negara, (5/4).
Adapun perlinsos atau bansos yang akan segera diberikan pemerintah, yaitu pertama, subsidi langsung untuk penerima program Kartu Sembako sebanyak 18,8 juta orang, ditambah 2 juta penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Kedua, Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp 300 ribu untuk tiga bulan kepada 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL) atau pemilik warung dan keluarga miskin. Pemerintah akan mengupayakan bantuan itu cair pada bulan Ramadan.
Ketiga, pemerintah masih akan melanjutkan program BLT dana desa. Keempat, demi membantu dan menjaga daya beli para pekerja, ada program Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 1 juta.
“Ada program yang diarahkan bapak presiden untuk pekerja, yaitu Bantuan Subsidi Upah untuk para pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta, untuk sebanyak 8,8 juta pekerja, yang direncanakan sebesar Rp 1 Juta dan akan diberikan dalam dua kali penyaluran,” jelas Airlangga.
Kelima, dalam Sidang Kabinet Paripurna telah diusulkan program Bantuan Presiden (Banpres) untuk usaha mikro sebesar Rp 600 ribu dan dengan sasaran penerima di kisaran 12 juta.
Selain itu, menurut Airlangga, Presiden Jokowi meminta kenaikan harga pupuk harus menjadi perhatian para menteri terkait. Sebab saat ini terdapat penggunaan pupuk subsidi dan nonsubsidi di Indonesia, khususnya untuk padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu, dan kakao.
“Presiden mewanti-wanti subsidi pupuk harus tepat sasaran agar para petani bisa menerima pupuk, sehingga harga pupuk tidak mengakibatkan kelangkaan pupuk. Diharapkan upaya ini dapat mendorong ketersediaan pangan yang aman,” ungkap Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pihaknya akan terus merumuskan kebijakan demi menjaga penerimaan, sehingga dapat dialokasikan salah satunya untuk bansos.
“Presiden menginstruksikan agar diperhatikan detail harga-harga pangan dan harga energi sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang tepat. Untuk bisa di satu sisi kita bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi tapi juga menjaga APBN, ini tiga hal penting yang harus dilakukan,” ungkap Sri Mulyani.
Ia menyebutkan, hingga saat ini pemerintah masih memiliki Rp 455 triliun anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran itu akan difokuskan kepada peningkatan ketahanan pekerja, penciptaan kesempatan kerja, serta bansos kepada masyarakat.
“Juga disampaikan untuk mulai ditingkatkan langkah-langkah koordinasi di bidang ketahanan pangan, seperti bagaimana kita pembukaan lahan, irigasi, ketersediaan pupuk, serta bibit untuk barang-barang yang sebetulnya bisa tumbuh di Indonesia,” kata Sri Mulyani.
Di lain sisi, ia mengatakan, kenaikan berbagai harga komoditas (minyak dan gas, batu bara, dan nikel) sebenarnya menguntungkan dari sisi penerimaan negara. Namun, akibatnya masyarakat merasakan rambatan dari inflasi global.
“Sehingga pemerintah memang perlu mengambil langkah mitigasi, sebelum menjadi ancaman bagi masyarakat. Dulu tantangan dan ancaman masyarakat adalah pandemi. Sekarang tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan barang-barang tersebut,” ungkap Sri Mulyani.
