Pajak.com, Jakarta – Menteri BUMN RI Erick Thohir terus mengingatkan perusahaan pelat merah agar tidak menjadi kartel dan saling bertransaksi satu sama lain, apalagi jika produk tersebut bisa disediakan oleh swasta khususnya UMKM. Tujuannya, untuk menjaga ekosistem pelaku UMKM.
“Tidak boleh ada lagi satu BUMN dan satu sama lain menjadi kartel, saling trading, saling pasok satu sama lain. Apakah itu seragam, air minum, tidak boleh lagi,” katanya dalam konferensi pers penandatanganan MoU dengan Kemenkop UKM dan Kementerian Perindustrian di Jakarta, Jumat (3/9).
Keterbukaan BUMN yang diwujudkan melalui kerja sama pengadaan produk dengan swasta terutama ke UMKM telah dirumuskannya dalam Peraturan Menteri BUMN (Permen).
“Dari pada (BUMN) menunjuk-nunjuk (pihak lain), lebih baik menunjuk diri sendiri. Kita memperbaiki, mentransformasi diri kita sendiri. Kita memastikan bahwa BUMN ini tidak jadi menara gading, tetapi harus dekat dengan UMKM dan harus dekat dengan rakyatnya. Karena itu, saya awali keluarkan Permen waktu itu. Saya rasa para direksi BUMN ingat, bahwa kita harus membuka diri,” imbuhnya.
Dia mengemukakan, Kementerian BUMN tidak berdiam diri dengan adanya krisis selama pandemi yang berimbas kepada 99 persen pelaku UMKM. Karena, realitanya UMKM adalah tulang punggung negara.
“Seluruh BUMN yang ada di 12 klaster dengan 43 perusahaan sudah berkonsolidasi di mana kita meluncurkan PaDi UMKM. Di situ kita sudah bertransaksi sebanyak 130 ribu transaksi dengan 9.600 UMKM yang terlibat, dan menghasilkan nilai transaksi mencapai Rp 10,3 triliun sampai Agustus kemarin,” ungkap Erick.
Ia pun menyebutkan, proyek yang sudah dikolaborasikan antara lain penyediaan modular Pertashop oleh usaha binaan Kementerian Koperasi dan UKM, serta penyediaan pengecoran logam di beberapa proyek PLN oleh usaha binaan Kementerian Perindustrian.
Kemitraan ini, lanjut Erick, tidak hanya berdampak positif serta perputaran ekonomi untuk Koperasi, UMKM, dan Industri Kecil, Menengah (IKM); tetapi juga meningkatkan TKDN untuk industrinya. Bahkan, di tahap awal nilai transaksi kerja sama dengan enam BUMN mencapai Rp 53,2 miliar.
“Saya yakin dengan dukungan para direksi BUMN, nilainya Insya Allah bisa 10 kali lipat di tahap awal. Sebagai partner saya titipkan ke Pak Teten (menteri koperasi dan UKM) dan Pak Agus (menteri perindustrian) agar standardisasi dan kurasinya dijaga, seperti halnya saat mengkurasi UMKM yang tergabung di PaDi UMKM,” ucapnya.
Pasalnya, lanjut Erick, Kementerian BUMN harus memastikan agar kemitraan dengan UMKM ini tetap mendukung standar kualitas BUMN agar terus bisa bersaing di pasar global.
“Saya berharap kerja sama ini bisa terus ditingkatkan. Kami di BUMN sangat membuka diri dan dengan segala support yang ada, saya akan memastikan hal ini terjadi,” tegasnya.
Di samping itu, selain mendorong Koperasi dan UMKM masuk dalam rantai pasok global, juga terdapat program strategis yang dikembangkan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu memperluas akses pasar, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Diantaranya, melalui program digitalisasi UMKM, hingga memperkuat local brand agar bisa go global.
Langkah nyata untuk menerapkan program ini salah satunya dengan Pengembangan UKM Masa Depan berbasis teknologi seperti yang dilakukan oleh LLP-KUKM (Smesco Indonesia) dengan PT Telkomsel.
Di kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan, sinergi yang dilakukan tiga kementerian ini berkomitmen menghubungkan pelaku Koperasi, UMKM, dan IKM untuk terhubung ke dalam rantai pasok global (global value chain).
Hal ini bertujuan untuk mendorong peningkatan ekspor, dan penguatan substitusi impor. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini sangat penting karena merupakan salah satu upaya untuk mendorong, koperasi, UMKM dan IKM sebagai kekuatan ketahanan ekonomi.
“Ini sekaligus mendukung pertumbuhan yang berkualitas dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, substitusi impor dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan Koperasi, UMKM dan, Kewirausahaan,” ucapnya.
