in ,

Bertemu Prabowo, Sri Mulyani Diminta Kembali Jadi Menteri Keuangan

Sri Mulyani Diminta Kembali Jadi Menteri Keuangan
FOTO: Sri Mulyani 

Bertemu Prabowo, Sri Mulyani Diminta Kembali Jadi Menteri Keuangan

Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto, Jakarta, Senin (14/10). Dalam pertemuan tersebut Sri Mulyani mengaku kembali diminta untuk menjadi menteri keuangan dalam kabinet Prabowo – Gibran.

“Kita diskusi cukup lama dan panjang selama ini dengan beliau (Prabowo) dan oleh karena itu pada saat pembentukan kabinet, beliau meminta saya untuk menjadi menteri keuangan kembali,” ungkapnya kepada awak media, dikutip Pajak.com, (15/10).

Menurut Sri Mulyani, intensitas diskusi bersama Prabowo membahas mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) transisi untuk menyiapkan berbagai program prioritas. Adapun program itu, meliputi makan bergizi gratis (dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun); program pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang dari mulai di posyandu, puskesmas, hingga rumah sakit daerah (Rp 197,8 triliun); program renovasi sekolah (Rp 20,3 triliun); serta program lumbung pangan nasional, daerah, dan desa (Rp 124,4 triliun).

“Kami selalu konsultasi, berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat kementerian keuangan agar bisa mendukung program-program beliau. Berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, baik berupa pajak, bea dan cukai, PNBP (penerimaan negara bukan pajak), belanja negara untuk Kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan berbagai investasi yang dilakukan itu perlu ditingkatkan kualitasnya, diyakinkan efektivitasnya, terutama manfaatnya kepada masyarakat,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menilai, Prabowo konsisten ingin menjaga APBN dan Kemenkeu, terutama memperkuat penerimaan maupun belanja negara, berbagai langkah investasi, dan penggunaan keuangan negara.

Baca Juga  Usai Sri Mulyani Bertemu Prabowo, Anggaran Belanja K/L 2025 Meningkat Signifikan

Ia pun mengatakan bahwa belum ada pembicaraan mengenai pemisahan kementerian keuangan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).

“Enggak ada (pembentukan BPN). Masih satu,” tegas Sri Mulyani.

Sekilas mengulas, Sri Mulyani telah menjabat 3 periode sebagai menteri keuangan, yaitu pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2005-2008) dan Presiden Joko Widodo 2 periode (2016 – 2023). Ia pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia 2006 oleh Emerging Markets Forum di Sidang Tahunan World Bank dan International Monetary Fund (IMF) di Singapura dan terpilih menjadi Best Minister in the World pada World Government Summit di Dubai.

Alumnus University of Illinois Urbana Champaign Amerika Serikat (AS) ini juga pernah menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2008-2010) dan Direktur Pelaksana World Bank (2010-2016).

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *