Pajak.com, Jakarta – Lima instansi kolaborasi luncurkan SIMBARA. Peluncuran tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan bersama dengan Menteri ESDM, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA) antar kementerian/lembaga secara daring.
SIMBARA merupakan hasil kolaborasi Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Bank Indonesia yang didukung dan disupervisi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sinergi ini menjawab kebutuhan pada era digitalisasi ini, mengingat perlu adanya suatu ekosistem yang mengintegrasikan antar sistem kementerian/lembaga terkait pengelolaan dan pengawasan Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, terdapat lima pilar sinergi dalam mengelola Sumber Daya Alam meliputi dokumen, uang, jasa pengangkut/transportasi, orang, dan barang sehingga harus diintegrasikan.
“Di dalam era teknologi digital sekarang ini semakin maju, maka keseluruhan proses bisnis harus berorientasi kepada pelayanan yang makin mudah, makin baik, namun juga pada saat yang sama perlu adanya akuntabilitas dari keseluruhan proses bisnis ini sehingga menjadi wujud pengelolaan yang baik tersebut menjadi suatu keharusan atau keniscayaan,” ungkapnya dalam sambutan di peluncuran SIMBARA, Selasa (9/3).
SIMBARA mengintegrasikan sistem dan data dari hulu hingga hilir; mulai dari perijinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, ekspor, dan pengangkutan/pengapalan serta devisa hasil ekspor.
“Dengan adanya ekosistem ini, diharapkan dapat mewujudkan satu data minerba antar kementerian/lembaga, meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengawasan sektor minerba, optimalisasi penerimaan negara serta peningkatan layanan kepada pelaku usaha dan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, melalui SIMBARA juga dapat dilakukan pemantauan atas kepatuhan pelaku usaha atas kewajiban pemenuhan kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri (Domestic Market Obligation/DMO), dan pengawasan pengembalian Devisa Hasil Ekspor ke Tanah Air.
Para pelaku usaha (pemegang ijin produksi pertambangan), para petugas survei, agen pelayaran dan instansi lain yang terlibat, diharapkan memahami dan meningkatkan kepatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan dan pengawasan minerba.
Antara lain, penginputan secara benar terkait identitas perusahaan, kebenaran data tonase, kualitas dan harga jual pada pembayaran PNBP, dokumen verifikasi petugas survei, Pemberitahuan Pabean Ekspor, dan pada penginputan data dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
“Sistem akan melakukan validasi terhadap bukti pembayaran royalti dan akan melakukan penolakan dalam hal ditemukan data tidak valid. Dengan adanya SIMBARA ini pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh bahkan dapat dilakukan proses penegakan hukum,” imbuhnya.
Selain itu, upaya sinergi antarinstansi pemerintah tidak hanya dilakukan di sektor minerba. Melalui Program Sinergi Kementerian Keuangan Tahun 2022, Kementerian Keuangan bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) berkomitmen untuk melaksanakan kerja sama Pengembangan dan Pembangunan Sistem Informasi Terintegrasi dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang sebelumnya telah dirintis sejak tahun 2014.
Kerja sama ini diresmikan melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan tujuan untuk mewujudkan perbaikan, transparansi, serta simplifikasi pengelolaan dan pengawasan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang lebih optimal; termasuk mendukung optimalisasi penerimaan negara yang manfaatnya akan kembali kepada rakyat.
“Nota Kesepahaman ini menyangkut pelaksanaan pengembangan dan pembangunan sistem informasi yang disebut ST Migas, yang terintegrasi terkait kegiatan usaha hulu migas,” sambungnya.
Melalui ST Migas ini, lanjutnya, informasi menyangkut keuangan negara akan semakin terintegrasi sehingga mampu mendapatkan data yang tepat waktu, akurat serta menghasilkan check and balance dalam sistem yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.
“Oleh karena itu, MoU dengan SKK Migas akan menangkap keseluruhan aspek dari kegiatan usaha hulu migas yaitu minyak dan gas baik dari sisi penerimaan negara, belanja negara hingga barang milik negara,” tandasnya.
