139 Pejabat Kemenkeu Dirombak, Sri Mulyani Minta Optimalkan Penerimaan Negara dan Kepekaan Publik 

139 Pejabat Kemenkeu Dirombak, Sri Mulyani Minta Optimalkan Penerimaan Negara dan Kepekaan Publik 

Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merombak 139 orang pimpinan tinggi pratama (pejabat eselon II) atau setara di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di Aula Djuanda Kemenkeu, Jakarta, pada Jumat (13/6/25). Dalam momentum ini Sri Mulyani meminta para pejabat mampu mengoptimalkan penerimaan negara dan kepekaan publik.

Adapun para pejabat yang dilantik, yaitu lima orang pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal, tujuh orang pejabat Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), 11 orang pejabat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), 19 orang pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 11 orang pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), 29 orang pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), delapan orang pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dua orang pejabat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), tujuh orang pejabat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), tujuh orang pejabat Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), sembilan orang pejabat Inspektorat Jenderal (Itjen), tujuh orang pejabat Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BTIIK), dan tujuh orang pejabat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Selain itu, Sri Mulyani juga melantik dua orang pejabat Lembaga National Single Window (LNSW) serta pejabat pada unit organisasi noneselon di Kemenkeu, yaitu lima orang pejabat pada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), dua orang pejabat pada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan satu orang pejabat pada Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).

Sri Mulyani menyampaikan bahwa program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita memerlukan dukungan keuangan negara yang baik. Terlebih, di tengah kondisi persaingan geopolitik yang perlu terus diwaspadai karena menimbulkan fragmentasi ekonomi dan berimbas pada pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu menjadi instrumen penting dan diandalkan untuk memastikan proses pembangunan terus berlangsung, sehingga terwujud perbaikan kesejahteraan dan pemerataan.

“Keuangan negara harus terus mampu dikelola agar mampu menjadi instrumen penting di dalam mendukung tujuan nasional, memastikan bahwa seluruh rupiah yang dikumpulkan dan dibelanjakan dikelola untuk kemakmuran masyarakat, untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta peradaban bagi Indonesia,” jelas Sri Mulyani, dikutip Pajak.com, (16/6/25).

Dalam mengemban tanggung jawab tersebut, ia menegaskan bahwa pejabat negara dituntut untuk memiliki kepekaan publik dan kesiapan mental. Pejabat pada level strategis harus memiliki komitmen, keikhlasan, serta totalitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Gunakan posisi Anda untuk bisa menjadi pemimpin yang bisa mengayomi, membimbing, menjadi role model bagi anak buah. Anda adalah pertaruhan republik, yang Anda capai menentukan republik, yang Anda gagal capai juga akan menentukan republik ini,” pungkas Sri Mulyani.

Daftar 139 Pejabat Kemenkeu

Berikut ini 139 pejabat Kemenkeu yang dilantik sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 188 Tahun 2025 Tentang Mutasi, Pengangkatan, dan Pengukuhan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Keuangan:

Sekretariat Jenderal

1. Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan: Edy Gunawan;
2. Kepala Biro Umum: Arif Bintaro Yuwono;
3. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan: Rahayu Puspasari;
4. Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik: Noor Syaifudin; dan
5. Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara: Ganti Lis Ariyadi.

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF)

1. Sekretaris Direktorat Jenderal: Dini Kusumawati;
2. Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi: Noor Faisal Achmad;
3. Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi: Suska;
4. Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi: Andriansyah;
5. Direktur Strategi Perpajakan: Pande Putu Oka Kusumawardani;
6. Direktur Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak: Supriyadi; dan
7. Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: Wahyu Utomo.

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

1. Sekretaris Direktorat Jenderal: Robi Toni;
2. Direktur Penyusunan APBN: Rofyanto Kurniawan;
3. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman: Tri Budhianto;
4. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Riko Amir;
5. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara: Dwi Pudjiastuti Handayani;
6. Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan: Wawan Sunarjo;
7. Direktur PNBP Kementerian/Lembaga: Ririn Kadariyah;
8. Direktur Potensi dan Pengawasan PNBP: Kukuh Sumardono Basuki;
9. Direktur Sistem Penganggaran: Syafriadi;
10. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran: Didik Kusnaini; dan
11. Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak: Diah Dwi Utami.
    

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

1. Sekretaris Direktorat Jenderal: Sigit Danang Joyo;
2. Direktur Peraturan Perpajakan II: Heri Kuswanto;
3. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan: Arif Yanuar;
4. Direktur Keberatan dan Banding: Etty Rachmiyanthi;
5. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat: Rosmauli;
6. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur: Belis Siswanto;
7. Direktur Intelijen Perpajakan: Neilmaldrin Noor;
8. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung: Retno Sri Sulistyani;
9. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II: Dwi Astuti;
10. Kepala Kanwil DJP Banten: Aim Nursalim Saleh;
11. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II: Teguh Budiharto;
12. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I: Samingun;
13. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III: Untung Supardi;
14. Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara; Hermiyana;
15. Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara: Samon Jaya;
16. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan: Edward Hamonangan Sianipar;
17. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak: Kindy Rinaldy Syahrir;
18. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia: Mukhammad Faisal Artjan;
19. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan: Poltak Maruli John Liberty Hutagaol
    

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) 

1. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai Nugroho: Wahyu Widodo;
2. Kepala Kanwil DJBC Aceh: Bier Budi Kismulyanto;
3. Kepala Kanwil DJBC Banten: Ambang Priyonggo;
4. Kepala Kanwil DJBC Jakarta: Akhmad Rofiq;
5. Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY: Imik Eko Putro;
6. Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat: Muhamad Lukman;
7. Kepala Kanwil DJBC Maluku: Estty Purwadiani Hidayatie;
8. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok: Sodikin;
9. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai: Rusman Hadi;
10. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Rachmad Solik;
11. Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi: Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang
    

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
   

1. Sekretaris Direktorat Jenderal: Arif Wibawa;
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran: Moudy Hermawan;
3. Direktur Pengelolaan Kas Negara: Muhdi;
4. Direktur Sistem Manajemen Investasi: Basuki Purwadi;
5. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum: Meirijal Nur;
6. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: Chalimah Pujihastuti;
7. Direktur Sistem Perbendaharaan: Sulaimansyah;
8. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan: Syaiful;
9. Kepala Kanwil DJPb Aceh: Safuadi;
10. Kepala Kanwil DJPb Sumatra Barat: Mohammad Dody Fachrudin;
11. Kepala Kanwil DJPb Jambi: Tunas Agung Jiwa Brata;
12. Kepala Kanwil DJPb Lampung: Purwadhi Adhiputranto;
13. Kepala Kanwil DJPb Bangka Belitung: Syukriah;
14. Kepala Kanwil DJPb Banten: Lisbon Sirait;
15. Kepala Kanwil DJPb DKI Jakarta: M. Syaibani;
16. Kepala Kanwil DJPb Jawa Barat: Fahma Sari Fatma;
17. Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur: Saiful Islam;
18. Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat: Rahmat Mulyono;
19. Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Tengah: Herry Hermawan;
20. Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan: Catur Ariyanto Widodo;
21. Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Timur: Edih Mulyadi;
22. Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Utara: Ika Hermini Novianti;
23. Kepala Kanwil DJPb NTT: Adi Setiawan;
24. Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah: Teddy Suhartadi Permadi;
25. Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara: Iman Widhiyanto;
26. Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara: Sakop;
27. Kepala Kanwil DJPb Maluku: Anang Rohmawan;
28. Kepala Kanwil DJPb Papua Barat: Moch Abdul Kadir; dan
29. Kepala Kanwil DJPb Papua: Izharul Haq.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

1. Sekretaris Direktorar Jenderal: Kusumawardhani;
2. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan: Mei Ling;
3. Direktur Transformasi dan Sistem Informasi: Edward Uncok Parlagutan Nainggolan;
4. Kepala Kanwil DJKN Sumatra Utara: Nofiansyah;
5. Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta: Dodok Dwi Handoko;
6. Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY: Nikodemus Sigit Rahardjo;
7. Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat: Bernadette Yuliasari Mulyanto; dan
8. Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah: Tetik Fajar Ruwandari.
   

 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

1. Sekretaris Direktorat Jenderal: Ludiro Direktur Sistem Perimbangan Keuangan: Subandono;
2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal: Ubaidi Socheh Hamidi;
4. Direktur Pinjaman dan Hibah: Dian Lestari;
5. Direktur Pembiayaan Syariah: Deni Ridwan;
6. Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara: Tony Prianto;
7. Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur: Heri Setiawan;
8. Direktur Strategi dan Portfolio Pembiayaan: Hidayat Amir; dan
9. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen: Endah Martiningrum.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPK) 

1. Sekretaris Direktorat Jenderal: Ubaidi Socheh Hamidi;
2. Direktur Pinjaman dan Hibah: Dian Lestari;
3. Direktur Pembiayaan Syariah: Deni Ridwan;
4. Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara: Tony Prianto;
5. Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur: Heri Setiawan;
6. Direktur Strategi dan Portfolio Pembiayaan: Hidayat Amir; dan
7. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen: Endah Martiningrum.

Direktorat Jenderal Stabilitas Dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK)

1. Sekretaris Direktorat Jenderal: Yuni Wibawa;
2. Direktur Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan: Heru Wibowo;
3. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan: Erawati;
4. Direktur Kerja Sama Regional dan Bilateral: Yogi Rahmayanti; dan
5. Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan: Boby Wahyu Hernawan.

Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BTIIK)

1. Sekretaris Badan: Moch. Ali Hanafiah;
2. Kepala Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan: Wawan Juswanto;
3. Kepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi: Deny Agung Pribadi;
4. Kepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi: Yan Inderayana;
5. Kepala Pusat Data dan Informasi: Nuryani;
6. Kepala Pusat Infrastruktur, Layanan, dan Keamanan Informasi: Ircham Habib; dan
7. Kepala Pusat Intelijen Ekonomi dan Keuangan: Budi Susanto.Inspektorat Jenderal

   1. Sekretaris Inspektorat Jenderal: Nur Achmad;
   2.Inspektur I: Dewi Sulaksminijati;
   3.Inspektur II: Jimmi Lapotulo;
   4.Inspektur III: Januarti Tiurmaida;
   5.Inspektur IV: Roberth Gonijaya;
   6.Inspektur V: Sudarso;
   7.Inspektur VI: Dedhi Suharto;
   8.Inspektur VII: Ahmad Ghufron; dan
   9.Inspektur Bidang Investigasi: Peter Umar.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)

1. Sekretaris Badan Bambang: Juli Istanto;
2. Kepala Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen: Wahyu Kusuma Romadhoni;
3. Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan: Bhimantara Widyajala;
4. Kepala Pusdiklat Pajak: Muh. Tunjung Nugroho;
5. Kepala Pusdiklat Bea Cukai: Mochamad Mulyono;
6. Kepala Pusdiklat Keuangan Publik: Albertus Kurniadi Hendartono; dan
7. Kepala Pusat Pembinaan jabatan Fungsional dan Penjaminan: Mutu Nana Riana
   

Lembaga National Single Window (LNSW)

1. Direktur Teknologi Informasi: Wawan Ismawandi; dan
2. Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan: Indra Adiwijaya.

Non-eselon

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)

1. Direktur Utama: Eddy Abdurrachman;
2. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum: Zaid Burhan Ibrahim;
3. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu: Normansyah Hidayat Syahruddin;
4. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir: Mohammad Alfansyah;
5. Direktur Perencanaan dan Pengelolaan: Dana Lupi Hartono

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

1. Direktur Utama: Kristijanindyati Puspitasari; dan
2. Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi: Yudi Irmawan.
   

 Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional

1. Direktur Utama: Dalyono