Pajak.com, Jakarta – Keberadaan Gojek tentu tak bisa lepas dari sosok Nadiem Anwar Makarim. Di beberapa kesempatan, Nadiem menuturkan bahwa inspirasinya mencetuskan Gojek adalah karena ia pemakai setia ojek. Namun, masalah sederhana sekaligus pelik pada jasa transportasi ini yang ia ingat adalah ketika penumpang sulit mendapatkan ojek, dan banyaknya ojek yang mangkal tapi tidak ada penumpang. Jadilah ia menciptakan Gojek di bawah bendera PT GoJek Indonesia.
Sekitar 10 tahun lalu, kita saksikan pengendara ojek berseliweran di sejumlah jalan protokol ibu kota lengkap dengan jaket dan helm hijaunya. Para pengendara ojek itu tergabung dalam Gojek, platform layanan antar penumpang roda dua yang memulai perjalanannya di tahun 2010 dengan 20 pengendara.
Siapa sangka, startup teknologi yang sempat dianggap sebelah mata karena merintis usaha dengan layanan pemesanan ojek melalui call center; kini telah berevolusi dan berstatus dekakorn. Perusahaan itu kini memiliki tiga aplikasi dengan 20 jenis layanan mulai dari transportasi, pesan antar makanan, pengiriman barang, hingga bersih-bersih rumah—tak hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara. Baru-baru ini, Gojek juga menggandeng Tokopedia membentuk GoTo, yang diperkirakan akan berkontribusi sebesar Rp 300 triliun terhadap perekonomian Indonesia.
Dalam meraih kesuksesannya memimpin Gojek sebagai founder and CEO, Nadiem Makarim kelahiran Singapura 36 tahun silam ini juga mendapatkan banyak penghargaan di antaranya The Straits Times Asian of the Year, tokoh termuda se-Asia yang menerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 untuk Inovasi Ekonomi dan Bisnis, dan masuk dalam daftar Bloomberg 50 tahun 2018.
Pemilik gelar Master of Business Administration di Harvard Business School Amerika Serikat ini pun menyatakan mundur dari kepemimpinannya di Gojek setelah dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dilantik pada 23 Oktober 2019. Kala itu, Jokowi meyakini sosok Nadiem bisa menggunakan keahliannya di bidang teknologi untuk menerapkan standar pendidikan yang sama bagi 300 ribu sekolah dengan 50 juta pelajar yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Bayangkan mengelola sekolah, mengelola pelajar, manajemen guru sebanyak itu, dan dituntut oleh sebuah standar yang sama. Kita diberi peluang setelah ada yang namanya teknologi, yang namanya aplikasi sistem yang bisa membuat loncatan. Sehingga yang dulu dirasa tidak mungkin sekarang mungkin,” kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan.
Salah satu gagasan Nadiem Makarim saat menjadi menteri yakni mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar—yang salah satu langkah awalnya mengganti ujian nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Metode ini meliputi kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.
Merdeka Belajar juga menyederhanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang komponennya selama ini dianggap terlalu banyak dan kaku. Dengan sistem baru, guru diberikan kebebasan untuk membuat dan mengembangkan RPP sendiri, dan membuat komponen inti dalam RPP menjadi satu halaman saja dari yang sebelumnya mencapai 20 halaman.
Kebijakan ini juga memberikan fleksibilitas dalam sistem zonasi dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), serta menambah kuota jalur prestasi yang sebelumnya hanya 15 persen menjadi 30 persen. Gebrakan Nadiem selanjutnya yakni meningkatkan kesejahteraan guru honorer melalui dana BOS yang disalurkan ke rekening sekolah. Pihak sekolah dapat menggunakan sampai 50 persen dana BOS untuk menggaji guru honorer dari sebelumnya hanya 15 persen.
Tantangan mengemban tugas suami Franka Franklin ini pun kian bertambah saat pandemi menerpa Indonesia awal Maret 2020. Dengan tegas, Nadiem Makarim segera mengeluarkan aturan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring. Dengan begitu, baik pengajar dan anak murid tidak berisiko terpapar virus korona. Aturan ini pun tak selalu berjalan mulus lantaran ketidakmerataan listrik dan internet, kondisi ekonomi, hingga kesenjangan literasi dan penguasaan teknologi.
Berbagai insentif pun diluncurkan untuk membantu PJJ ini berjalan lebih baik seperti bantuan kuota gratis untuk siswa, mahasiswa, guru, dan dosen; pengalokasian dana BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk bantuan Covid-19 di sekolah negeri dan swasta yang paling terdampak pandemi Covid-19, serta memberlakukan kurikulum darurat bagi satuan pendidikan.
Pada 28 April 2021, Nadiem pun dilantik kembali oleh Jokowi—kali ini menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Dikbud-Ristek). Kemendikbud-Ristek merupakan peleburan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi.
Nadiem menyebut, riset dan teknologi merupakan hal yang sangat dekat dengan dirinya, bahkan sebelum ia masuk ke pemerintahan. Ia mengaku, dirinya punya harapan besar untuk meningkatkan kualitas dan inovasi riset serta teknologi di perguruan tinggi di Indonesia.
“Saya menginginkan sebanyak mungkin murid-murid kita, mahasiswa kita, dan dosen-dosen kita melakukan penelitian dan melakukan program-program seperti Kampus Merdeka di dalam badan-badan di bawah BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional).”
Nadiem bilang, penggabungan dua kementerian ini menjadi kabar gembira bagi para perguruan tinggi. Sebab, kini riset dan transformasi pendidikan berada di satu pintu kementerian, sehingga para rektor akan semakin mudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“Jadi, terima kasih sekali untuk amanah ini dan akan saya kerjakan sebaiknya. Ini merupakan suatu tantangan baru yang pasti dan pasti amanah ini akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan hati nurani yang tulus,” pungkas Nadiem.
