Wamenkeu Suahasil Sebut Kemenkeu Siap Efisiensi Anggaran Lewat Penerapan Sistem “Core Tax” dan Ceisa
Pajak.com, Magelang – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan komitmen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk terus mengefisienkan anggaran negara melalui pemanfaatan teknologi digital seperti sistem core tax di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Ceisa di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan efisien.
“Kita memasuki tahun 2025 dengan pemerintahan baru, dengan setting baru, dengan prioritas-prioritas baru dari Bapak Presiden [Prabowo] dan Wakil Presiden [Gibran]. Ini adalah dinamika yang wajar, dan kita akan menyesuaikan diri,” ujar Suahasil dalam Dialog Kemenkeu Satu di Magelang, Jawa Tengah, dikutip Pajak.com pada Selasa (4/1/2025).
Suahasil menyoroti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menegaskan perlunya efisiensi dalam belanja negara di seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Menurutnya, Prabowo melihat adanya potensi besar untuk melakukan efisiensi tanpa mengurangi kualitas kinerja.
“Presiden melihat ada potensi efisiensi dalam belanja negara dan beliau yakin ada yang bisa diefisienkan. Beliau meminta kita untuk duduk bersama meninjau lebih dalam, dan dari sana kita bisa melihat belanja-belanja yang perlu disesuaikan,” jelasnya.
Namun, Suahasil menegaskan bahwa efisiensi ini tidak sekadar soal pemangkasan anggaran, melainkan penataan ulang proses kerja agar lebih efektif. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan publik meski dilakukan dengan anggaran yang lebih efisien.
Dalam rangka mendukung efisiensi anggaran, Kemenkeu mengandalkan transformasi digital sebagai pilar utama. Beberapa sistem digital yang telah diimplementasikan di antaranya SPAN di Ditjen Perbendaharaan, Ceisa, dan core tax. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Transformasi ini tidak lepas dari pemanfaatan teknologi. Kita harus terus beradaptasi dengan sistem yang semakin canggih agar pekerjaan tetap berjalan optimal dengan jumlah sumber daya yang lebih efisien,” tambah Suahasil.
Menurutnya, penggunaan teknologi memungkinkan Kemenkeu untuk mengurangi ketergantungan pada proses manual yang memakan waktu dan biaya. Dengan sistem yang terintegrasi, pengawasan keuangan negara menjadi lebih transparan, akurat, dan cepat.
Suahasil juga meminta seluruh jajaran Kemenkeu untuk meninjau kembali program-program kerja agar tetap selaras dengan prioritas nasional. Ia menekankan bahwa efisiensi harus dilakukan secara strategis tanpa mengorbankan layanan yang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat.
“Tugas kita adalah meneliti kembali output yang kita hasilkan, memilah mana yang prioritas dan mana yang masih bisa diefisienkan. Kita harus memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan utama,” tegasnya.
Suahasil mencontohkan beberapa langkah efisiensi yang bisa diterapkan, seperti mengurangi perjalanan dinas yang tidak mendesak, memanfaatkan rapat daring untuk mengurangi biaya pertemuan fisik, serta menyesuaikan pengeluaran yang dianggap kurang esensial.
“Kalau ada kegiatan yang memang penting, seperti patroli di laut, ya harus tetap berjalan. Tapi kalau bisa dilakukan dengan lebih efisien, kita cari caranya. Rapat bisa dilakukan secara daring, perjalanan dinas bisa dikurangi, dan berbagai pengeluaran yang tidak terlalu esensial bisa disesuaikan,” jelasnya.
Sebagai penutup, Suahasil menegaskan bahwa Kemenkeu harus menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lainnya dalam menerapkan efisiensi anggaran secara efektif.
“Kita ingin Kemenkeu tetap menjadi institusi yang dihormati. Efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi bagaimana kita bekerja dengan lebih cerdas, lebih strategis, dan lebih bertanggung jawab,” pungkasnya.
Dengan strategi efisiensi yang terukur dan pemanfaatan teknologi yang optimal, Kemenkeu optimistis dapat mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih baik di masa depan, sejalan dengan dinamika dan prioritas pemerintahan baru di tahun 2025.
Comments