UE Timbang Opsi Pajak Raksasa Teknologi AS Meski Trump Batalkan Kesepakatan Global
Pajak.com, Brussels – Uni Eropa (UE) tengah mempertimbangkan langkah-langkah baru untuk memajaki raksasa teknologi Amerika Serikat (AS), meskipun Presiden Donald Trump telah membatalkan kesepakatan pajak korporasi global dan mengancam akan menindak negara-negara yang berencana menerapkannya.
Lebih dari 135 negara, termasuk negara-negara anggota UE dan Amerika Serikat, sebelumnya telah menandatangani kesepakatan global yang bertujuan menerapkan pajak minimum terhadap perusahaan-perusahaan paling menguntungkan di dunia. Kesepakatan ini mengatur bahwa pajak dikenakan di negara tempat pendapatan dihasilkan, bukan hanya di lokasi kantor pusat perusahaan tersebut. Langkah ini diperkirakan akan memukul perusahaan-perusahaan teknologi besar asal AS.
“Kami sangat menyayangkan keputusan AS untuk menarik diri dari kesepakatan ini. Saya masih melihat nilai yang sangat besar, tidak hanya bagi Eropa tetapi juga bagi dunia secara keseluruhan,” kata Komisaris Pajak UE dikutip dari Financial Times, Sabtu (08/02).
Kesepakatan ini, yang awalnya diprakarsai oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2021, telah mengalami hambatan sejak pemerintahan AS sebelumnya. Namun, situasinya semakin memburuk ketika Trump menandatangani perintah eksekutif yang sepenuhnya membatalkan partisipasi AS dan mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap negara-negara yang mencoba memajaki perusahaan-perusahaan asal AS.
Keputusan Trump untuk membatalkan kesepakatan tersebut membuka peluang bagi negara-negara untuk menerapkan pajak digital mereka sendiri. Beberapa negara anggota UE, seperti Belgia, telah menyatakan niat mereka untuk memperkenalkan pajak digital nasional jika UE gagal mencapai solusi kolektif.
Dalam pertemuan dengan subkomite pajak di Parlemen Eropa, Hoekstra menekankan bahwa prioritas utamanya sebagai Komisaris Pajak adalah menyederhanakan dan memperkuat undang-undang perpajakan di UE untuk mencegah penipuan, mereformasi aturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mempromosikan energi terbarukan melalui kebijakan pajak, serta mengatasi kesenjangan pajak yang masih besar di kawasan tersebut.
Hoekstra juga menegaskan bahwa UE tidak akan menyimpang dari jalur untuk tetap melaksanakan kesepakatan tersebut. “Apa yang kami minta dari berbagai perusahaan di sektor-sektor tradisional juga adil untuk diterapkan pada perusahaan di sektor teknologi,” imbuhnya.
Saat banyak Anggota Parlemen Eropa (Members of the European Parliament/MEPs) menanyakan bagaimana UE harus melanjutkan keterlibatan dengan AS terkait isu-isu perpajakan, Hoekstra memastikan bahwa UE harus tetap pada posisinya berdasarkan argumen yang kuat, sambil tetap membuka dialog konstruktif dengan pemerintahan Trump dan siap membela perusahaan-perusahaan Eropa jika diperlukan.
“Kami ingin menghindari perang dagang, tetapi kami tidak akan diam jika AS mengambil tindakan yang merugikan kami,” tegas Hoekstra.
Comments