Tarif PPN Indonesia Kompetitif Dibanding Negara Lain? Mengupas Fakta di Balik Angka
Pajak.com, Jakarta – Wacana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mencuat pasca-pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah polemik saat ini, muncul pertanyaan; seberapa kompetitif tarif PPN Indonesia dibanding negara lain?
Tax Compliance and Audit Advisor TaxPrime Nuryadin, menjelaskan bahwa tarif PPN Indonesia saat ini sebesar 11 persen termasuk moderat jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Malaysia, misalnya, menetapkan tarif PPN sebesar 6 persen, sementara Thailand berada di kisaran 7 persen. Namun, ia menegaskan bahwa perbedaan tarif antarnegara disebabkan karena perbedaan struktur ekonomi.
“Secara global, tarif rata-rata PPN berada di angka 15,4 persen. Di negara-negara Organization of Economic Co-operation and Development (OECD), tarif rata-rata mencapai 19 persen, sementara negara-negara BRICS (Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan) menetapkan tarif sekitar 17 persen. Bahkan di Eropa, tarif PPN berkisar antara 20 hingga 25 persen. Jadi, tarif PPN 11 persen di Indonesia dapat dianggap kompetitif,” ujar Yadin beberapa waktu lalu di Kantor TaxPrime, Jakarta.
Ia menambahkan bahwa banyak negara dengan tarif PPN tinggi juga menerapkan pengurangan atau pengecualian untuk barang dan jasa tertentu, yang membantu mengurangi dampak pada masyarakat berpenghasilan rendah.
“Perlu diingat, negara-negara ini juga memiliki sistem pengurangan atau pengecualian untuk barang dan jasa tertentu. Jadi, tarif PPN 11 persen di Indonesia dapat dianggap kompetitif. Konteks ekonomi dan kebijakan perpajakan di masing-masing negara juga memengaruhi seberapa efektif tarif tersebut dalam menghasilkan pendapatan dan dampaknya terhadap masyarakat,” jelas Yadin.
Yadin menyoroti tarif PPN di Malaysia yang hanya 6 persen. Ia berpandangan, hal tersebut mencerminkan kondisi ekonomi yang berbeda dengan Indonesia. Struktur ekonomi Malaysia lebih beragam, dengan sektor industri dan jasa yang lebih maju berkat penerapan teknologi modern. Sementara itu, Indonesia masih bergantung pada sektor primer, seperti pertanian dan sumber daya alam.
“Investor asing di Malaysia jauh lebih banyak karena stabilitas politik dan regulasi. Pendidikan tenaga kerja mereka juga cenderung lebih baik, meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang lebih baik mendukung perdagangan dan mobilitas, sehingga negara mampu menetapkan tarif PPN yang lebih rendah tanpa mengorbankan pendapatan negara,” tambahnya.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Malaysia dan Indonesia pun berbeda meskipun berada dikisaran 5 persen. Pada kuartal II-2024, pertumbuhan ekonomi Malaysia sebesar 5,8 persen sedangkan Indonesia 5,05 persen.
Meskipun demikian, Yadin menyebut bahwa tarif PPN di Indonesia saat ini cukup ideal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa membebani masyarakat. Namun, mungkin peningkatan tarif tidak dapat dihindari, seiring dengan kebutuhan fiskal dan reformasi ekonomi.
“Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di kisaran 5 persenan, fokus utama harus tetap pada pengembangan sektor-sektor strategis, reformasi birokrasi, dan peningkatan daya saing tenaga kerja,” tutupnya.
Berdasarkan data dari berbagai sumber, Indonesia masuk dalam urutan ke-13 dalam negara G20 dengan PPN tertinggi.
Tarif PPN 11 persen saat ini menunjukkan posisi moderat dalam persaingan global. Namun, untuk mencapai stabilitas ekonomi yang lebih baik, Indonesia harus terus memperkuat fondasi ekonomi, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan keterampilan tenaga kerja, maupun pengembangan sektor teknologi. Dalam konteks ini, tarif PPN bukan hanya angka, tetapi cerminan strategi pembangunan ekonomi yang lebih besar.
Comments