Strategi Fiskal Indonesia Hadapi Ancaman Resesi Global

Strategi Fiskal Indonesia Hadapi Ancaman Resesi Global

Strategi Fiskal Indonesia Hadapi Ancaman Resesi Global. Isu datangnya ancaman resesi global semakin keras terdengar. IMF memprediksi setidaknya 1/3 perekonomian dunia dan 31 negara akan terseret ke jurang resesi. Strategi fiskal Indonesia hadapi ancaman resesi global, Resesi global ini ditengarai disebabkan oleh tiga penyebab utama. Pertama adalah inflasi dan suku bunga yang terus menerus naik, sehingga menyebabkan krisis biaya hidup.

Kedua adalah invasi Rusia ke Ukraina yang tak kunjung usai turut menyebabkan krisis pangan, krisis energi, hingga krisis keuangan. Ditambah lagi efek pandemi COVID-10 yang belum sepenuhnya pulih semakin mengamplifikasi krisi tersebut. Yang ketiga, perlambatan ekonomi China yang menjadi raksasa ekonomi dunia.

Meskipun tak semua negara masuk ke jurang resesi, efek dari resesi global ini tentu dirasakan oleh seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Demi menghadapai ancaman resesi global, salah satunya akan turunnya harga – harga komoditas, setiap negara harus menyiapkan kebijakan dan langkah antisipasi yang tepat.

Salah satu sektor yang akan cukup terdampak oleh resesi perekonomian adalah sektor pajak, yang mana erat kaitannya dengan perekonomian. Lalu bagaimana kebijakan perpajakan Indonesia menghadapi resesi ekonomi di 2023 nanti?

Sekilas informasi, target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN 2023 adalah sebesar Rp1.718,03 triliun, naik sebesar 15,69% daripada APBN 2022 yang bernilai Rp1.485 triliun. Dari jumlah tersebut, porsi target penerimaan terbesar dipegang oleh PPh Non Migas serta PPN dan PPnBM yakni sebesar Rp873,6 triliun dan Rp742,95 triliun secara berurutan. Di tengah ancaman inflasi dan ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian kedepannya, bagaimana cara DJP mengejar penerimaan pajak di tahun 2023?

Sebagaimana dijelaskan dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2023, terdapat enam strategi kebijakan fiskal yang akan diterapkan untuk mencapai target penerimaan pajak. Yang pertama adalah melakukan tren peningkatan pajak dengan menjaga efektivitas implementasi UU HPP.

Diterbitkannya UU HPP sebagai bagian dari reformasi pajak dan konsolidasi fiskal diharapkan dapat terlaksana dengan efektif dalam membangun fondasi fiskal yang kokoh. Berbagai peraturan baru dalam UU HPP misalnya kenaikan tarif PPN dan pengurangan negative list, modifikasi klaster dan tarif baru PPh, hingga batasan omzet baru untuk PPh final UMKM diharapkan dapat berjalan efektif setelah satu tahun nanti.

Yang kedua adalah penggalian potensi dengan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Ekstensifikasi dilakukan melalui pembaruan coretax system serta aplikasi CRM, sedangkan intensifikasi dilakukan dengan penyesuaian klaster tarif progresif PPh serta penyesuaian tarif PPN.

Dengan berjalannya proses pembaruan core tax system, diharapkan nantinya perluasan basis pajak akan lebih mudah dilakukan. Aplikasi CRM yang saat ini telah dijalankan juga diharapkan dapat memberikan pengawasan yang efektif sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Penyesuaian klaster tarif progresif PPh diharapkan dapat lebih memberikan keadilan pajak, terutama bagi golongan Wajib Pajak kurang mampu untuk dapat memanfaatkan batasan klaster pertama, dan golongan Wajib Pajak kaya supaya dapat dikenai tarif lebih besar.

Ketiga adalah memberikan insentif fiskal pada kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai multiplier effect yang kuat bagi perekonomian. Misalnya pada pandemi lalu, pemerintah memberikan insentif fiskal untuk meningkatkan konsumsi masyarakat seperti insentif PPN dan PPnBM ditanggung pemerintah untuk rumah dan kendaraan bermotor.

Peningkatan konsumsi tersebut akan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang kemudian dapat membiayai pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus membuat roda perekonomian berjalan.

Keempat adalah optimalisasi perpajakan melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Untuk melaksanakan strategi ini, alat yang digunakan adalah aplikasi CRM serta core tax system. Yang kelima adalah upaya peningkatan penerimaan perpajakan dengan memerhatikan daya beli masyarakat.

Artinya, kebijakan perpajakan yang dibuat harus sesuai dengan bagaimana konsumsi barang dan jasa di masyarakat. Apabila konsumsi sedang loyo akibat resesi, maka pemerintah menyediakan insentif yang sesuai supaya konsumsi kembali pulih.

Dan yang keenam adalah memastikan pencapaian target penerimaan perpajakan dilakukan secara cermat dan hati – hati supaya konsolidasi fiskal dengan defisit APBN maksimal 3% terhadap PDB berjalan dengan baik.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono mengatakan bahwa pencapaian target penerimaan pajak tahun 2023 sejalan dengan perbaikan tingkat konsumsi dan permintaan dalam negeri yang solid.

Pencapaian target tersebut juga sejalan dengan aktivitas perekonomian yang semakin membaik. Bagaimana pemerintah menjaga stabilitas perekonomian domestik di tengah ketidakpastian ekonomi global akan sangat memengaruhi pencapaian target penerimaan pajak.

Meski resesi global menghantui dan diprediksi akan sangat berdampak pada berbagai negara, IMF memperkirakan perekonomian Indonesia masih tumbuh solid pada kisaran 5%. Pertumbuhan ini mungkin melambat daripada perkiraan di akhir tahun ini di angka 5,3%, namun masih lebih baik daripada banyak negara, terutama negara ASEAN lainnya.

Indonesia mungkin akan mengalami perlambatan ekonomi, terutama pada sektor ekspor, namun tak akan terlalu signifikan. Menghadapi perlambatan ekonomi ini, pemerintah sebaiknya melakukan realokasi anggaran, terutama untuk memberikan subsidi dan bantuan di sisi konsumsi.