Selamat Hari Bhayangkara ke-79, Polri Jaga Keamanan Negara dan Penerimaan Pajak
Pajak.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-79 saat menjadi Inspektur Upacara Hari Bhayangkara ke-79, di Lapangan Monas Jakarta Pusat, (1/7/25). Prabowo mengapresiasi Polri yang telah bekerja keras dalam menjaga stabilitas serta keamanan Indonesia. Dalam hal pengamanan pendapatan negara, Tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Polri juga membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.
Peringatan Hari ke-78 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 1946 ini didasari oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 1946. Penamaan Bhayangkara diambil dari nama pasukan elit pada masa kerajaan Majapahit. Kala itu, pasukan elit tersebut dipimpin oleh Patih Gajah Mada yang dibentuk pada tahun 1293. Bhayangkara memiliki andil besar bagi Kerajaan Majapahit yang bertugas menjaga keselamatan sekaligus pengawal pribadi raja serta keluarga kerajaan, memastikan keamanan dan ketertiban rakyat, serta sebagai penegakan hukum kerajaan.
Sejak 1 Juli 1946 hingga sekarang istilah Bhayangkara menjadi identitas kepolisian. Sebab senada dengan Bhayangkara yang bertanggung jawab langsung terhadap raja untuk menjaga kerajaan, kini Polri juga mengemban amanah langsung kepada presiden demi menciptakan stabilitas serta keamanan negara.
“Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari negara atas kerja keras, pengabdian, dan pengorbanan seluruh anggota Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan. Stabilitas dan keamanan membantu pemerintah dalam merealisasikan agenda-agenda besar untuk pembangunan bangsa,” ujar Prabowo dalam Upacara Hari Bhayangkara ke-79.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa cita-cita kemerdekaan bukan hanya sekedar merdeka, melain seluruh rakyat menikmati kemerdekaan dan kesejahteraan.
Peran Polri Jaga Penerimaan Pajak
Pada Juni 2025, DJP dan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgassus Polri) meneguhkan sinergi untuk meningkatkan penerimaan pajak demi mencapai kesejahteraan rakyat. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Rosmauli (Ros) mengungkapkan bahwa kolaborasi DJP dan Satgassus Polri akan fokus mengincar potensi pajak dari aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy).
“Kolaborasi antara DJP dan Tim Satgassus Polri menitikberatkan pada penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy) yang dilakukan melalui penguatan sinergi, pertukaran data, dan penegakan hukum atas berbagai kegiatan ekonomi ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara,” ungkap Ros dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com (18/6/25).
Ia mengelaborasi, cakupan sektor strategis tersebut berupa kejahatan ekonomi dan sumber daya alam (SDA) ilegal, seperti illegal fishing (penangkapan ikan ilegal), illegal mining (pertambangan ilegal), illegal logging (pembalakan liar), dan kejahatan ekonomi lainnya.
Mengutip dari keterangan pada laman resmi Polri, fokus kerja Satgassus Polri tidak hanya meningkatkan penerimaan pajak melalui sinergi bersama DJP. Satgassus Polri juga akan mendampingi kementerian atau lembaga (K/L) untuk mengoptimalkan pendapatan dalam berbagai sektor demi mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah.
Comments