Respons Sri Mulyani Soal 6 Juta Data NPWP Bocor, Ada Nama Jokowi hingga Gibaran
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait isu 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bocor dan diperjualbelikan. Data yang diduga bocor mencakup nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Sri Mulyani mengatakan, dirinya telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan dugaan kebocoran data ini.
“Saya sudah minta pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di kemenkeu untuk lakukan evaluasi terhadap persoalannya,” kata Sri Mulyani di kawasan Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis (19/9).
Wanita yang akrab disapa Ani ini juga telah meminta dirjen pajak untuk segera menyampaikan penjelasan mengenai mekanisme perlindungan data yang ada saat ini.
“Nanti akan disampaikan penjelasannya ya, oleh pak Dirjen Pajak dan tim IT (Information technology),” jelasnya.
Untuk diketahui, sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forum. NPWP milik tokoh-tokoh penting termasuk Jokowi, Sri Mulyani hingga Gibran juga teridentifikasi dalam data tersebut.
Adapun, dugaan kebocoran data ini disampaikan langsung oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam postingan di sosial media X pribadinya @secgron pada Rabu (18/9).
Menurut Teguh, data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor mencakup informasi sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, dan email.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta,” kata Teguh dalam unggahannya.
Dalam unggahannya tersebut, Teguh juga menyertakan tangkapan layar dari unggahan seorang penjahat siber di Breach Forums, yang memuat informasi mengenai pembuat akun bernama Bjorka, menawarkan 6,6 juta data pribadi untuk dijual dengan harga mencengangkan, yakni 10 ribu dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 153,1 miliar.
Dalam tangkapan layar tersebut, terdapat 10.000 sampel data yang menimbulkan keprihatinan besar. Di antara nama-nama yang terdaftar, terdapat figur publik terkemuka termasuk Kaesang Pangarep, Askolani hingga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Comments