Menu
in ,

Program PWF Sejalan dengan Inklusi Kesadaran Pajak DJP

Program PWF Sejalan dengan Inklusi Kesadaran Pajak DJP

FOTO: IST

Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendukung program Pajak.com Writing Festival (PWF) 2021 untuk kalangan mahasiswa yang diselenggarakan oleh Pajak.com. Selain DJP, acara yang bertujuan untuk mencapai literasi dan inklusi kesadaran pajak yang ideal untuk generasi muda ini juga didukung oleh ATPETSI, TaxPrime Academy dan Majalah Pajak.

Direktur P2Humas DJP Neilmaldrin Noor menyampaikan, Pajak merupakan unsur penting dalam perjalanan suatu bangsa. Masyarakat dihadapkan pada tanggung jawab bersama untuk berkontribusi melalui pajak sebagai bentuk gotong royong dan berkontribusi membiayai negara sebagai bentuk bela negara dan tanah air. Apalagi, pada kondisi pandemi COVID-19 ini, kontribusi pajak pun semakin nyata.

“Kontribusi pajak semakin nyata dengan adanya pandemi COVID-19 yang tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga ekonomi, fiskal dan sosial. Negara membutuhkan pendanaan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dan juga untuk menggerakkan kembali roda ekonomi, memberi stimulus kegiatan masyarakat,” kata Neil saat membuka peluncuran acara PWF 2021 secara daring, Kamis (29/7/21).

Neil mengatakan, saat ini rasio penerimaan pajak terhadap pendapatan negara cukup besar. Penerimaan pajak masih menjadi kontributor utama dalam Anggaran Pendapatan Negara (APBN), yakni sekitar 70-80 persen lebih dari total pendapatan negara. Sayangnya, tax ratio Indonesia pun saat ini masih tergolong rendah. Selama beberapa tahun terakhir, tax ratio Indonesia stagnan di bawah 10 persen. Artinya, kontribusi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih terbilang rendah.

“Negara Asia, anggota OECD maupun Amerika Latin yang rata-rata tax ratio mencapai 20 persen. Ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Untuk menghadapi tantangan itu tentu kita harus dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Maka perlu dipikirkan upaya-upaya perbaikan kualitas layanan administrasi, layanan edukasi, penambahan dan pengembangan administrasi perpajakan, peningkatan transparansi yang nantinya dapat membangun kepercayaan masyarakat,” kata Neil.

Salah satu upaya perbaikan itu menurut Neil adalah menerapkan program edukasi perpajakan, seperti yang dilakukan oleh Pajak.com melalui ajang PWF. Ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperkirakan, Indonesia pada 2020-2035 akan menikmati era bonus demografi.

“Jumlah usia produktif diperkirakan akan mencapai grafik tertinggi sepanjang sejarah RI, yaitu mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang akan menjadi kisaran 290 juta jiwa,” ungkap Neil. Untuk itu, sudah sepatutnya generasi muda saat ini dipersiapkan untuk menjadi generasi masa depan yang memajukan dan membela negara kesatuan RI.

Neil menyampaikan, program PWF ini sejalan dengan program inklusi kesadaran pajak yang dilakukan DJP. Program inklusi kesadaran pajak merupakan salah satu upaya DJP untuk menambah dan meningkatkan kesadaran pajak kepada generasi muda melalui penyisipan materi perpajakan di lembaga pendidikan. Program ini mulai dirintis DJP sejak tahun 2014, tetapi pertama kali diluncurkan secara luas sejak 2016.

“Kami berharap dengan adanya program ini kita semua dapat mewujudkan generasi emas Indonesia yang cerdas dan sadar pajak,” tutur Neil.

Dalam inklusi tersebut menurut Neil terdapat tiga pilar yang menjadi misi DJP, yaitu kerja sama dan regulasi, materi edukasi, dan edukasi dan kampanye. Dalam hal kerja sama dan regulasi maka program inklusi kesadaran pajak akan dilaksanakan melalui pendidikan formal dan nonformal dibangun melalui kerja sama dalam bidang pendidikan dengan memasukkan materi perpajakan. Implementasi inklusi perpajakan ini telah dilakukan melalui penandatanganan MoU dan perjanjian kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga. Ada banyak kementerian dan lembaga yang dilibatkan dalam proses edukasi ini, di antaranya Kemendikbud Ristek untuk pengadaan materi pajak dalam kuliah umum untuk memasukkan materi pajak dalam tema tematis kurikulum pelajaran SD, SMP, SMA, dan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.

Leave a Reply