Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang melakukan proses perubahan aturan diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100 persen. Namun, apakah perubahan itu akan menetapkan perpanjangan diskon?
Seperti diketahui, fasilitas PPnBM DTP 100 persen telah diperpanjang pemerintah untuk mobil 4×2 di bawah 1.500 cc hingga Agustus 2021—dari sebelumnya hanya sampai Juli 2021. Jika pemerintah tidak memperpanjang, maka mulai September hingga Desember harga mobil yang menerima insentif hanya mendapat diskon PPnBM 25 persen. Di awal tahun 2021, program diskon PPnBM berlaku dengan skema tiga bulanan, yakni Maret-Mei 2021 diskon 100 persen; Juli-Agustus 2021 sebesar 50 persen; dan Oktober-Desember 2021 sebesar 25 persen.
“Masih diproses, ya. Masih menunggu proses legal drafting,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Rahayu Puspasari kepada Pajak.com melalui pesan singkat, ada Rabu (8/9).
Karena masih dalam proses, Puspa belum dapat menjawab kepastian penetapan perpanjangan diskon PPnBM DTP.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Kartasasmita menyatakan telah mengirim surat usulan perpanjangan insentif bebas pajak untuk pembelian mobil baru kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Saya sudah menandatangani surat kepada menteri keuangan untuk mengusulkan perpanjangan PPnBM DTP karena berkaitan dengan industri pendukung di belakangnya banyak sekali,” kata Agus dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Agustus 2021 lalu.
Menurut Agus, industri sangat memerlukan diskon perpanjangan PPnBM 100 persen. Sebab diskon itu terbukti berhasil mendongkrak produksi dan penjualan mobil di masa pandemi COVID-19. Kementerian perindustrian mencatat, penjualan mobil naik 758 persen pada kuartal I-2021. Dampak penjualan mobil turut meningkatkan pertumbuhan industri.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, diperlukan terobosan untuk tetap menciptakan iklim usaha yang kondusif di tengah kondisi pandemi. Ini bertujuan membangkitkan kembali gairah usaha di tanah air, khususnya sektor industri, yang selama ini konsisten berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” kata Agus.
Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) Kukuh Kumara optimistis, bila diskon PPnBM DTP mobil baru di bawah 1.500 cc diperpanjang hingga Desember 2021, pertumbuhan penjualan akan mencapai 750 ribu unit mobil. Sejak diberlakukan pada Maret 2021, penjualan mobil telah mencapai sekitar 406 ribu.
“Kita masih punya sekitar lima bulan lagi sampai target 750 ribu unit. Artinya kalau kita bisa, paling tidak menjual 60 ribu unit perbulannya, maka 750 ribu unit akan bisa dicapai. Pada kondisi bulan Juli, kan ada PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) darurat, itu ada dampaknya menurunan. Tapi tidak separah di tahun lalu,” kata Kukuh.
Ia yakin, produksi mobil Indonesia memiliki daya saing yang tinggi. Sebab potensi dalam negeri masih cukup besar. Dengan penduduk 270 juta, rasio kepemilikan mobil di Indonesia masih 99 mobil per 1.000 penduduk. Sedangkan Malaysia, rasio kepemilikan mobil sudah 490 mobil per 1.000 penduduk dengan jumlah penduduk 30 juta; Thailand 240 mobil per 1.000 penduduk.
“Artinya, peluang Indonesia tinggi. Kalau kita naikkan satu saja (mobil). Itu, kan, ada pasar sekitar 240-270 mobil. Kita sangat kerja keras agar banyak negara mengambil mobil dari Indonesia,” kata Kukuh.
Menurut peneliti Institute for Strategic Initiatives (ISI) Luky Djani, diskon PPnBM DTP berpotensi mendatangkan pendapatan negara mencapai Rp 5,17 triliun yang berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Namun, memang berpotensi menghilangkan potensi PPnBM sebesar Rp 2,3 triliun.
“PPnBM memiliki risiko potensi hilangnya penerimaan, tapi juga potensi penerimaan negara yang besar,” ungkap Luky.
Oleh sebab itu, ISI merekomendasikan agar pemerintah melanjutkan program PPnBM DTP sampai 100 persen untuk membantu percepatan pemulihan nasional.
“Perpanjangan diskon juga dapat membantu konsumen yang masih menunda pembelian akibat pendeknya durasi program, karena banyak pembelian yang tertunda akibat kendala produksi di tengah pandemi,” tambahnya.
