Perdagangan Melejit, Penerimaan Pajak Jakarta Pusat Tembus Rp22,24 T di Kuartal I 2025
Pajak.com, Jakarta – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp22,24 triliun hingga 31 Maret 2025. Angka tersebut setara dengan 20,07 persen dari target penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp110,85 triliun. Meski mencatat capaian yang signifikan pada triwulan pertama, penerimaan pajak ini masih lebih rendah 3,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).
Menurut Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Eddi Wahyudi, kontribusi terbesar penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) yang mencapai Rp13,44 triliun atau 23,17 persen dari target. Disusul oleh penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp5,94 triliun atau 11,44 persen, serta kelompok pajak lainnya sebesar Rp2,85 triliun.
Menariknya, penerimaan dari pajak lainnya ini melonjak hingga 3.758,9 persen dari target. Kenaikan drastis tersebut, menurut Eddi, berasal dari meningkatnya penerimaan pada pos pajak tidak langsung lainnya dan bunga penagihan PPh.
“Capaian pajak lainnya yang tinggi dikarenakan melonjaknya penerimaan pada pajak tidak langsung lainnya dan bunga penagihan PPh,” kata Eddi dalam Konferensi Pers daring Forum Assets Liabilities Committee (ALCo) Regional Jakarta, dikutip Pajak.com, Selasa (6/5/2025).
Momentum penerimaan mengalami lonjakan signifikan pada Maret 2025. Eddi mencatat bahwa realisasi bruto bulan tersebut tumbuh 207,17 persen secara tahunan. Lonjakan ini terutama disumbang oleh sektor perdagangan, yang memberikan kontribusi sebesar Rp7,4 triliun. Hampir tiga perempat dari total tersebut, tepatnya 73,4 persen, berasal dari subkategori perdagangan besar selain mobil dan sepeda motor. Selain sektor perdagangan, dua sektor lain juga memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan, yaitu sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp4,44 triliun, serta sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp2,01 triliun.
Eddi juga memaparkan bahwa secara keseluruhan, penerimaan pajak di seluruh wilayah Jakarta hingga akhir Maret 2025 telah mencapai Rp225,91 triliun. Jumlah ini terdiri dari PPh nonmigas sebesar Rp146,16 triliun, PPN sebesar Rp54,92 triliun, PPh migas sebesar Rp10,13 triliun, serta PBB dan pajak lainnya sebesar Rp24,83 triliun. Capaian tersebut menegaskan dominasi wilayah Jakarta dalam penerimaan pajak nasional, dengan kontribusi mencapai 69,56 persen.
“Dengan total penerimaan sebesar Rp225,91 triliun, Kanwil DJP se-Jakarta memiliki proporsi sebesar 69,56 persen dari total penerimaan pajak secara nasional,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DKI Jakarta Mei Ling menyoroti ketahanan ekonomi Jakarta yang dinilai masih solid meski berada di tengah ketidakpastian global. Ia menilai kinerja APBN yang optimal, belanja strategis pemerintah pusat, serta surplus pada APBD yang ditopang peningkatan pendapatan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga daya tahan ekonomi Ibu Kota.
Menurutnya, sinergi antara APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah menunjukkan hasil nyata dalam mendorong pembangunan dan menjaga ketahanan ekonomi nasional.
“Kolaborasi yang terus diperkuat antara APBN dan APBD menjadi kunci dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan secara nasional,” pungkasnya.
Comments