Realisasi Penerimaan Pajak DKI Jakarta Tembus Rp 1.072,37 Triliun per Oktober 2024

Realisasi Penerimaan Pajak DKI Jakarta Tembus Rp 1.072,37 Triliun per Oktober 2024

Pajak.com, Jakarta – Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus (Kanwil DJP Jaksus) Yari Yuhariprasetia melaporkan, realisasi penerimaan pajak wilayah DKI Jakarta mencapai Rp 1.072,37 triliun hingga akhir Oktober 2024. Angka tersebut setara dengan 88,87 persen dari target penerimaan pajak tahun 2024.

Yari mengatakan bahwa, pendapatan pajak secara neto masih mengalami kontraksi sebesar 2,29 persen secara year on year (yoy), utamanya disumbang oleh penurunan pada Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas sebesar 6,05 persen (yoy).

“PPN (Pajak Pertambahan Nilai) melanjutkan kinerja positif karena membaiknya kinerja PPN Impor dan PPN lainnya. PPh migas masih turun akibat penurunan lifting migas. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) & Pajak Lainnya tumbuh 23,71 persen (yoy),” kata Yari dalam keterangan resmi, pada Kamis (28/11).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Perbendaharaan KPU BC Tanjung Priok Andi Hermawan menyampaikan kinerja penerimaan Kepabeanan dan Cukai DKI Jakarta hingga dengan 31 Oktober 2024. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai tercatat sebesar Rp 19,38 triliun (69,98 persen dari target APBN, turun 0,67 persen yoy), karena penurunan bea masuk.

Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tetap memberikan kontribusi signifikan dengan realisasi Rp 320,33 triliun atau 135,75 persen dari target. Namun, capaian ini turun 2,42 persen yoy, utamanya disebabkan oleh turunnya pendapatan lainnya sebagai dampak turunnya harga komoditas.

Di Jakarta Barat, penerimaan bruto Kanwil DJP Jakarta Barat mencapai Rp 59,08 triliun dengan penerimaan neto Rp 52,13 triliun atau 78,14 persen dari target APBN yang sebesar Rp 66,72 triliun. Penerimaan ini mencatatkan pertumbuhan 6,52 persen dibandingkan tahun lalu.

Berdasarkan jenis pajaknya, capaian di atas terdiri dari PPh sebesar Rp 24,05 triliun, PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 28,00 triliun, dan Pajak lainnya sebesar Rp 81,27 miliar. Empat sektor kegiatan usaha di Jakarta Barat yang memberi kontribusi dominan sebesar 75,86 persen terhadap realisasi penerimaan adalah sektor perdagangan sebesar Rp 25,80 triliun (49,48 persen), sektor industri pengolahan sebesar Rp 7,63 triliun (14,64 persen), sektor pengangkutan pergudangan sebesar Rp 3,41 triliun (6,54 persen), dan sektor konstruksi sebesar Rp 2,71 triliun (5,20 persen).

Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Farid Bachtiar mengapresiasi tingkat kepatuhan pelaporan SPT yang telah mencapai 88,87 persen dari target sebanyak 412.582 SPT. Ia berharap sinergi antara Wajib Pajak, masyarakat, dan pemangku kepentingan terus terjalin untuk mencapai target pajak 2024.

Lebih lanjut, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Mei Ling menyampaikan dukungan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai Rp 972,34 triliun. Dukungan fiskal ini mempengaruhi makroekonomi dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa indikator ekonomi mencatatkan pertumbuhan. Inflasi bulan Oktober 2024 mencapai 0,03 persen, mengalami pertumbuhan sebesar 4,93 persen (yoy), turun 0,01 poin dari kuartal III-2023. Secara kuartalan, bertumbuh sebesar 0,23 persen dengan kenaikan sebesar 0,03 poin.

Kemudian, di sisi produksi dan pengeluaran, ekonomi Jakarta bertumbuh solid dan merata. Tingkat partisipasi kerja meningkat seiring turunnya tingkat pengangguran. Kesejahteraan petani menurun seiring naiknya konsumsi dan turunnya produksi padi dan beras.

Di sisi lain, Neraca Perdagangan bulan Oktober mengalami surplus sebesar 1,67 miliar dollar Amerika Serikat (AS). Prospek ekonomi jangka pendek tetap terjaga optimistis dengan indikator konsumsi yang masih optimistis dan dinamika indikator produksi masih menunjukkan sinyal positif bagi perekonomian.

Kinerja APBN DKI Jakarta sampai dengan 31 Oktober 2024 masih resilient, ditopang oleh pertumbuhan belanja negara yang tumbuh positif dan kontraksi pendapatan yang menipis. Pendapatan negara mencapai Rp 1.432,79 triliun dengan angka belanja negara sebesar Rp 1.456,51 triliun, mengalami defisit APBN sebesar Rp 23,72 triliun.