Bila berbicara tentang pajak tentunya masih banyak masyarakat yang tidak tahu menahu, untuk apa uang pajak yang telah dibayarkannya? Kemana dialokasikannya? Apakah memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat? Dengan ketidaktahuan yang dimiliki, tak ayal membuat seseorang merasa ragu dan enggan membayar kewajiban perpajakannya. Pembangunan bendungan di berbagai wilayah Indonesia merupakan salah satu wujud alokasi kontribusi pajak untuk mendorong dan memperkuat ketahanan air dan pangan nasional demi tercapainya kembali swasembada pangan.
Pajak yang berperan penting pada pemasukan tabungan negara yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentunya akan dipergunakan untuk pengeluaran kebutuhan negara demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Uang pajak yang terdapat pada APBN akan dialokasikan ke beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan, pertahanan, pelayanan umum, perlindungan sosial, pariwisata, perlindungan lingkungan hidup, ekonomi, ketertiban dan keamanan, agama, serta perumahan dan fasilitas umum.
Pemerintah telah menargetkan Indonesia akan swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia pada 2045. Sebagai upaya untuk mencapai target tersebut, telah direncanakan pembangunan 57 bendungan yang seluruhnya rampung pada 2024 di seluruh Tanah Air. Dengan dibangunnya bendungan akan memperlancar pasokan air pada sawah petani sebab air berperan sangat penting untuk keberhasilan pertanian. Selain itu juga hadirnya bendungan dapat membantu mengendalikan banjir, menyediakan air baku, konservasi air, dan bahkan dapat dijadikan tempat wisata.
Sejak 2015 hingga 2021 sebanyak 29 bendungan telah selesai dibangun dan semua bendungan tersebut telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.
Bendungan Sindangheula adalah salah satu dari banyaknya bendungan yang telah selesai dibangun, yang terletak di Kabupaten Serang Provinsi Banten. Pembangunan Bendungan Sindangheula dimulai pada 2015 hingga 2019 dan menghabiskan biaya sebesar 458 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bendungan Sindangheula memiliki luas 131 hektare (ha) dengan kapasitas tampung air sebesar 9,3 juta meter kubik (m³) yang mampu mengairi lahan sawah seluas 1.280 hektare (ha). Berdasarkan data yang diperoleh penulis, sejak mulai beroperasinya hingga kini, Bendungan Sindangheula berhasil menaikkan Indeks Pertanaman (IP) atau rata-rata masa tanam dan panen dalam satu tahun pada lahan yang sama dari 120 persen menjadi 180 persen. Meningkatnya Indeks Pertanaman berarti hasil produksi berasnya meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, pada 2019 produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk sebanyak 833,18 ribu ton sedangkan produksi beras 2020 dan 2021 yaitu 937,81 ribu ton dan 923,35 ribu ton.
Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi pada tiga tahun berturut-turut yakni pada 2019, 2020, dan 2021. Suatu kemajuan yang menjadi cita-cita Indonesia sejak lama akhirnya dapat dimulai dan akan terus dijaga serta diharapkan terus berlanjut hingga tercapainya swasembada pangan sekaligus ketahanan pangan yang kuat. Bendungan Sindangheula merupakan salah satu dari banyak bendungan lainnya yang berpengaruh pada surplus atau peningkatan hasil produksi beras nasional. Kebutuhan konsumsi beras nasional sebanyak 28 juta ton, sedangkan hasil produksi beras di 2019, 2020, dan 2021 sebanyak 31,31 juta ton, 31, 50 juta ton, dan 31,36 juta ton.
Bendungan Sindangheula merupakan hanya sebagian kecil contoh wujud alokasi pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang dana pembangunannya berasal dari APBN. Dari sumber dana yang digunakan, sudah pasti pendapatan negara yang berasal dari pajak berkontribusi besar pada pembangunan bendungan di seluruh Tanah Air. Sebab pajak merupakan sumber terbesar penyokong APBN yang menyumbang lebih dari 80 persen dari total pendapatan negara. Dengan demikian dapat diartikan seluruh bendungan yang berada di Indonesia adalah milik kita. Karena uang pajak yang kita bayar dialokasikan pada pembangunan bendungan di seluruh Tanah Air ini. Pajak kuat ketahanan pangan meningkat.
