Pahami Perbedaan PKB Tahunan dan Lima Tahunan, Ini Kemudahan dari Pemprov DKI Jakarta
Pajak.com, Jakarta – Pemilik kendaraan bermotor perlu memahami perbedaan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan dan PKB lima tahunan agar tidak keliru dalam memenuhi kewajiban administrasi. Meski sama-sama berkaitan dengan pajak kendaraan, kedua jenis pembayaran tersebut memiliki proses, tujuan, dan mekanisme pelayanan yang berbeda.
PKB tahunan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap satu tahun sekali. Dalam pembayaran ini, pemilik kendaraan melakukan pembayaran PKB, pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berlaku selama satu tahun.
Proses PKB tahunan relatif cepat dan praktis karena dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi SIGNAL, layanan drive thru, maupun gerai Samsat yang tersedia di berbagai lokasi.
Berbeda dengan itu, PKB lima tahunan atau yang kerap disebut ganti pelat merupakan kewajiban yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Pada proses ini, pemilik kendaraan tidak hanya membayar PKB, tetapi juga wajib melakukan cek fisik kendaraan, penerbitan STNK baru, serta penggantian tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau pelat nomor baru. Karena membutuhkan verifikasi fisik kendaraan, proses PKB lima tahunan hanya dapat dilakukan secara langsung di kantor Samsat.
Adanya dua mekanisme pembayaran ini memiliki tujuan yang berbeda. PKB tahunan bertujuan untuk memastikan status pajak kendaraan tetap aktif setiap tahun, sedangkan PKB lima tahunan bertujuan memperbarui identitas kendaraan dan memastikan kondisi fisik kendaraan masih sesuai dengan data administrasi yang tercatat.
Dengan memahami perbedaan tersebut, pemilik kendaraan dapat mempersiapkan waktu, dokumen, dan biaya secara lebih terencana.
Sebagai bentuk dukungan agar masyarakat semakin mudah memenuhi kewajiban PKB, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan berbagai kebijakan keringanan. Salah satunya ditujukan bagi Wajib Pajak yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan untuk PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Fasilitas pembebasan sanksi tersebut diberikan secara otomatis tanpa perlu pengajuan permohonan. Dengan demikian, Wajib Pajak cukup membayar pokok pajak yang terutang.
Kebijakan ini berlaku mulai 10 November 2025 hingga 31 Desember 2025 dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh Wajib Pajak yang menyelesaikan pembayaran pokok pajak dalam periode tersebut.
Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan layanan perpajakan daerah yang lebih adil, efisien, dan memudahkan masyarakat. Momentum pembebasan sanksi ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Wajib Pajak untuk kembali tertib administrasi tanpa terbebani denda keterlambatan.
Comments