Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh Sepanjang 2025 di Tengah Ketidakpastian Global
Pajak.com, Jakarta – Di tengah dinamika perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian, perekonomian Indonesia sepanjang 2025 tetap menunjukkan ketahanan dan kinerja yang solid. Pemerintah secara konsisten menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan melalui penguatan koordinasi kebijakan lintas sektor.
“Sepanjang tahun 2025, Pemerintah secara konsisten menjaga stabilitas ekonomi nasional, salah satunya melalui penguatan koordinasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga, sehingga perekonomian Indonesia tetap tumbuh solid di tengah tantangan global,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan resminya, dikutip Pajak.com pada Jumat (2/1/26).
Dari sisi pertumbuhan, ekonomi Indonesia sepanjang 2025 terjaga di kisaran 5 persen, dengan capaian pada kuartal III-2025 sebesar 5,04 persen (year on year/yoy). Kinerja ini mencerminkan daya tahan ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal global.
Dari skala ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB) nominal Indonesia pada 2024 mencapai 1.396,30 miliar dolar Amerika Serikat (AS), sementara PDB berdasarkan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) tercatat sebesar 4,10 triliun dolar AS. Capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai ekonomi terbesar ke-8 di dunia. PDB per kapita juga terus meningkat hingga mencapai Rp78,62 juta atau setara 4.960,33 dolar AS.
Stabilitas makroekonomi nasional juga terjaga dengan baik. Inflasi berada dalam rentang sasaran 2,5±1 persen dan tercatat sebesar 2,72 persen yoy pada November 2025. Di pasar keuangan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan penguatan dan berada di level 8.644,26 pada 29 Desember 2025. Nilai tukar rupiah pun relatif stabil di kisaran Rp16.785 per dolar AS pada Desember 2025.
Ketahanan ekonomi turut tecermin dari indikator makro lainnya. Cadangan devisa Indonesia tetap tinggi dan mencapai 150,1 miliar dolar AS pada November 2025. Dari sektor riil, kinerja manufaktur terus menguat, tercermin dari PMI Manufaktur Indonesia yang berada pada fase ekspansi dan mencapai level 53,3 pada November 2025.
Optimisme masyarakat juga terjaga, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen di level 124,0 serta Indeks Penjualan Riil yang diperkirakan tumbuh 5,9 persen yoy pada November 2025.
Pada sektor eksternal, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus selama 66 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Pada periode Januari hingga Oktober 2025, surplus neraca perdagangan mencapai 35,88 miliar dolar AS.
Di sisi investasi, realisasi investasi pada Januari–September 2025 tercatat sebesar Rp1.434,3 triliun atau tumbuh 13,7 persen yoy. Sementara itu, penyaluran kredit perbankan tetap tumbuh positif sebesar 7,36 persen yoy pada Oktober 2025, mencerminkan dukungan sektor keuangan terhadap aktivitas ekonomi nasional.
Dari sisi kualitas pertumbuhan, berbagai indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan perbaikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja meningkat menjadi 70,59 persen pada Agustus 2025, seiring penguatan sektor riil dan berbagai program pembiayaan, seperti Kredit Program, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Alsintan, KIPK, serta Kredit Perumahan. Pemerintah juga menjalankan Program Padat Karya Tunai dan program magang bagi lulusan perguruan tinggi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja.
Sejalan dengan itu, Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 4,85 persen. Tingkat kemiskinan nasional juga tercatat turun menjadi 8,47 persen pada Maret 2025, sementara kemiskinan ekstrem menurun hingga 0,85 persen. Rasio gini berada di level 0,375, mencerminkan perbaikan pemerataan pendapatan masyarakat.
Untuk menjaga momentum tersebut, Pemerintah terus mengoordinasikan berbagai stimulus dan paket kebijakan ekonomi. Kebijakan ini mencakup Bantuan Pangan, tambahan Bantuan Kartu Sembako, Bantuan Subsidi Upah, BLTS Kesra, diskon transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat, serta dukungan bagi industri padat karya.
Pemerintah juga memberikan insentif fiskal bagi pekerja dan UMKM, serta melakukan percepatan deregulasi dan debottlenecking melalui penyederhanaan regulasi dan integrasi perizinan lintas kementerian dan lembaga ke dalam sistem OSS.
“Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat koordinasi kebijakan perekonomian nasional, memastikan sinergi lintas sektor berjalan efektif, serta menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berdaya saing. Pemerintah berkomitmen agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.
Comments