“Kalau Wajib Pajak memiliki NPWP dan memiliki pendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan, maka ada kecenderungan membayar pajak semakin tinggi. Karena semakin besar mereka punya NPWP di kelompok ini, kecenderungan mereka menyampaikan SPT plus membayar pajak juga semakin meningkat,” kata Burhanuddin.
Dilihat dari sisi usia, survei Indikator mengungkapkan, semakin tua maka kian tinggi kecenderungan memiliki NPWP. Ia memerinci, usia 17-21 tahun hanya 12,6 persen yang punya NPWP karena mereka masih kuliah sehingga belum punya pendapatan. Usia 22-25 tahun sebanyak 11,2 persen; usia 26-40 tahun paling banyak yang memiliki NPWP, yakni 37,9 persen; sedangkan, usia 41-55 tahun 24,8 persen, dan usia 55 tahun ke atas ada 13,5 persen yang memiliki NPWP.
“Tapi, dilihat kelompok usia kesediaan melapor SPT tahunan dan membayar pajak, lebih tinggi dikalangan anak muda ketimbang orang tua. Ini poin bagus, jika mereka anak muda punya penghasilan maka akan lebih patuh. Dari sisi pendidikan, semakin tinggi pendidikan maka semakin punya NPWP, termasuk kesediaan mereka melaporkan SPT tahunan dan pajak juga semakin tinggi,” ungkap Burhanuddin.
Di sisi lain, survei juga menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat masih relatif rendah terkait ketetapan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Masih banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui kebijakan yang telah diresmikan DJP pada 20 Juli 2022 lalu itu.
“Kita tanya apakah bapak dan ibu tahu NIK akan digunakan sebagai ganti NPWP? Yang tahu baru sedikit hanya 28,9 persen diantara mereka yang punya NPWP dan 43 persen di kalangan responden berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan,” kata Burhanuddin.
Namun, hal yang patut disyukuri adalah responden puas dengan layanan pajak yang diberikan DJP. Kemudahan menunaikan kewajiban perpajakan secara on-line membuat masyarakat merasa nyaman.
Comments