in ,

Jokowi Instruksikan Menteri Kaji Ulang Pajak IUPK Batu Bara

Jokowi Instruksikan Menteri Kaji Ulang Pajak IUPK Batu Bara
FOTO: IST

Jokowi Instruksikan Menteri Kaji Ulang Pajak IUPK Batu Bara

Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan menteri terkait untuk mengkaji ulang pengenaan pajak atas Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) batu bara. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Bambang Suswantono, kepada awak media usai mengikuti rapat terbatas, di Kompleks Istana Kepresidenan, (2/7).

“Lagi mau dibahas minggu depan lagi. (Dalam rapat tadi yang dibahas) masalah IUPK, pajak IUPK-nya, dan masih dibahas lagi minggu depan karena belum tuntas,” ungkap Bambang dikutip Pajak.com(3/7).

Secara simultan, menteri terkait juga diinstruksikan Jokowi untuk mendalami lagi harga batu bara acuan (HBA) sebagai dasar acuan pungutan royalti. Adapun HBA adalah harga batu bara yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM berdasarkan rata-rata indeks harga batu bara pada bulan sebelumnya.

“Nanti di-review lagi sama Pak Menko Marves (Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan) dan Bu Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati). HBA (akan di-review), karena batu bara banyak (macam) kalorinya,” tambah Bambang.

Sebagai informasi, kalori atau calorific value (CV) merupakan parameter pertama untuk mengukur kualitas batu bara. Secara umum CV adalah jumlah panas dari proses pembakaran batu bara dalam jumlah tertentu. Besar kalori dilihat dari tingkat kenaikan suhu ketika proses pembakaran tersebut terjadi.

Baca Juga  Sektor SDA Rawan Terhadap Praktik “Transfer Pricing”?

Definisi dan Aspek Pemajakan IUPK

IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Perambangan Khusus (WIUPK). Pemberian IUPK dilakukan dengan mengacu Undang – Undang  Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Saat ini IUPK diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha swasta.

Terkait aspek pemajakan, kewajiban yang harus dilakukan pemegang IUPK adalah membayar pajak pusat, pajak daerah, maupun penerimaan pajak bukan negara (PNBP).

Aturan tentang hak dan kewajiban pemegang IUPK sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

  1. Mengakui seluruh penghasilan yang diperoleh berdasarkan hasil kerja sama dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh);
  2. Membebankan pengeluaran yang berhubungan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari aktivitas kerja sama sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak;
  3. Melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak;
  4. Menghitung besaran pajak terutang;
  5. Melakukan pembayaran dan/atau pelunasan kekurangan kekurangan pembayaran pajak yang terutang; dan
  6. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan/masa yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani.
Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *