in ,

Harga Obat-Obatan Mahal, Jokowi Tugaskan Menteri Godok Insentif Pajak Industri Kesehatan

Jokowi Tugaskan Menteri Godok Insentif Pajak Industri Kesehatan
FOTO: IST

Harga Obat-Obatan Mahal, Jokowi Tugaskan Menteri Godok Insentif Pajak Industri Kesehatan

Pajak.com, Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tugaskan jajaran menteri godok konsep insentif pajak untuk industri kesehatan. Jokowi juga menginstruksikan para menteri mempelajari industri kesehatan beserta tata kelolanya secara komprehensif. Hal ini diharapkan dapat mengatasi harga obat-obatan dan alat kesehatan di Indonesia yang lebih mahal dibandingkan negara lain.

Hal tersebut disampaikan Agus kepada awak media usai menghadiri rapat, di Istana Kepresidenan, Jakarta, (2/7). Rapat dihadiri sejumlah menteri lain, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan  Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Juga  Ini 25 Wajib Pajak Patuh dan Berkontribusi Besar terhadap Penerimaan di Kanwil LTO

“Masing-masing kementerian ditugaskan untuk duduk, membuat konsep yang komprehensif (soal insentif pajak kesehatan), 2 minggu lagi bakal dilaporkan. Pokoknya arahannya jelaskan bahwa masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan yang baik dengan harga terbaik. Kemudian, terkait industri kesehatan dan industri farmasi itu harus didorong,” ungkap Agus dikutip Pajak.com(3/7).

Menurutnya, penyusunan konsep insentif pajak ini diharapkan dapat mengakselerasi investasi di sektor industri kesehatan.

Pajak Alat Kesehatan Lebih Efisien

Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Sadikin. Ia menuturkan bahwa Jokowi ingin pajak alat kesehatan dapat lebih efisien dan sederhana, namun tidak mengganggu kinerja penerimaan negara.

“Misalnya, kalau kita ada pabrik dalam negeri, beli komponen layar USG (ultrasonografi) elektronik buat USG bahan bakunya malah dikenain pajak, dikenain bea masuk 15 persen. Ini ada inkonsistensi di satu sisi kita ingin dorong industri ini supaya produksi dalam negeri, tapi di sisi lain supporting insentifnya atau insentifnya enggak inline. Jadi, kita ingin agar harga alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dengan negara-negara tetangga, kan kita (Indonesia) harga alat kesehatan dan obat-obatan mahal,” ungkap Budi.

Baca Juga  Pemkab Kendal Tawarkan Insentif Pajak dan Kemudahan Investasi di Apkasi Otonomi Expo 2024

Secara simultan, skema pemajakan sektor industri kesehatan juga diharapkan lebih transparan untuk meminimalisasi berbagai biaya. Upaya ini akan menguntungkan masyarakat dan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Sekarang hampir semuanya dibayar BPJS. Jadi balik lagi, kalau mahal (obat-obatan dan alat kesehatan), pemerintah yang akan bayar. Itu sebabnya kita harus mencari kombinasi yang semurah mungkin. Tapi isunya bukan hanya di pajak saja,” imbuh Budi.

Ditulis oleh
Baca Juga  Implementasi “Core Tax” Mundur Sampai Akhir 2024, Ada Risiko Bagi DJP dan Wajib Pajak?

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *