Hari Kesaktian Pancasila 2024: Pajak Wujudkan Nilai Persatuan dan Keadilan Sosial
Pajak.com, Jakarta – Bangsa Indonesia bersukacita memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2024 yang mengusung tema ‘Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas’. Hari yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober ini mengajak kita merenungkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Antara lain, nilai persatuan Indonesia yang bermakna gotong royong dan keadilan sosial. Internalisasi nilai filosofis tersebut diejawantahkan melalui pajak sebagai pungutan bersama demi kemakmuran, menuju Indonesia Emas.
Sejatinya, konsep kemakmuran telah melekat dalam definisi pajak pada Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
“Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Peran pajak bagi pembangunan negara terbukti melalui kontribusinya terhadap pendapatan negara yang sekitar 70 – 80 persen. Sebut saja, pada tahun 2023, kontribusi penerimaan pajak mencapai sebesar Rp 1.869,2 triliun terhadap total pendapatan negara tercatat senilai Rp 2.7443 triliun.
Pendapatan tersebut telah digunakan untuk membiayai total belanja negara 2023 sebesar Rp 3.121 triliun, diantaranya terserap Rp 1.153,5 triliun untuk belanja pemerintah pusat kementerian/lembaga (K/L), penebalan program bantuan sosial (bansos), percepatan penanganan infrastruktur jalan daerah, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024. Sementara itu, realisasi belanja non-K/L mencapai senilai Rp 1.087,2 triliun; serta transfer ke daerah mencapai sebesar Rp 881,3 triliun.
Dalam pengesahan APBN 2025 di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rkyat (DPR), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengingatkan kembali prinsip bahwa pajak merupakan internalisasi dari nilai gotong royong yang dikandung dalam Pancasila. Sebab pajak menjadi instrumen bagi pemerintah untuk menurunkan ketimpangan masyarakat. Pada muaranya, implementasi dari prinsip gotong royong ini tersublimasi dalam mendapai cita-cita keadilan sosial yang termaktub dalam sila ke-5 Pancasila.
“Sesuai prinsip gotong royong di bidang perpajakan, yang kuat membayar lebih besar yang kurang mampu justru dibantu,” ungkap Sri Mulyani.
Peran pajak terus berlanjut. Target penerimaan pajak 2025 pun naik menjadi sebesar Rp 2.189,3 triliun atau tumbuh 13,9 persen dibandingkan outlook tahun 2024. Kenaikan ini tidak lepas dari meroketnya alokasi belanja negara yang mencapai sebesar Rp 3.621,3 triliun.
Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wahyu Utomo menyebut, pemerintah memetakan alokasi prioritas belanja negara 2025 untuk sektor pendidikan sebesar Rp 724,3 triliun, perlindungan sosial Rp 504,7 triliun, infrastruktur Rp 400,3 triliun, kesehatan Rp 197,8 triliun, ketahanan pangan Rp 139,4 triliun, serta hukum dan hankam Rp 375,9 triliun.
“Selain meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui program-program yang sudah ada, seperti PIP (Program Indonesia Pintar), KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, BOS (Bantuan Operasional Sekolah), belanja pendidikan juga mencakup pemberian makan bergizi anak sekolah, renovasi dan pembangunan sekolah, serta penguatan link and match dengan pasar kerja,” ungkap Wahyu beberapa waktu lalu.
Dengan demikian, untuk mewujudkan Indonesia Emas bangsa ini memerlukan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai infrastruktur yang bersumber dari pajak.
Semoga pada momentum ini kesadaran dan kepatuhan pajak kian meningkat demi mewujudkan Indonesia Emas. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024!
Comments