Pajak.com, Vietnam – Kepala Departemen Pajak/General Department of Taxation (GDT) Kota Ho Chi Minh mengungkapkan, penyedia produk atau layanan digital asing, seperti Facebook, Microsoft, Netflix, hingga TikTok sudah terdaftar sekaligus menyetorkan pajak kepada pemerintah Vietnam.
Berdasarkan GDT Vietnam, realisasi penerimaan pajak dari transaksi barang dan jasa digital lintas yurisdiksi sejak 2018 sampai dengan 29 Juni 2022 sudah mencapai 5,4 triliun dong Vietnam (VND) atau setara dengan Rp 3,45 triliun.
“Rata-rata setoran pajak yang didapat senilai 1,2 triliun dong Vietnam per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 130 persen,” ungkap Ho Chi Minh seperti dilansir dari vietnamplus.vn, (22/7).
Menurutnya, sejak portal e-tax mobile diluncurkan pada 21 Maret 2022, banyak perusahaan asing yang mulai mendaftar untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara langsung melalui melalui aplikasi itu.
Hingga saat ini, sebanyak 23 perusahaan asing sudah terdaftar dan menyetorkan pajaknya. Total pajak yang dibayar perusahaan asing itu mencapai 2,4 miliar dollar AS. Sebagai contoh, Microsoft sudah membayar pajak hingga 0,5 juta dollar AS. Sementara, TikTok sudah membayar 34,5 miliar dong Vietnam dan Netflix sejumlah 7,8 miliar dong vietnam. Adapun Facebook dikabarkan akan mulai membayar PPh, baik yang berasal dari organisasi maupun individu untuk kuartal II-2022.
“Terdaftarnya perusahaan-perusahaan asing tersebut membuat upaya petugas pajak untuk meminimalisir kebocoran penerimaan pajak makin menguat,” jelas Ho Chi Minh
Ia juga mengungkapkan, empat bank komersial juga berkomitmen untuk menyediakan informasi mengenai individu atau organisasi yang memperoleh penghasilan dari Google. Dalam semester pertama ini, penghasilan yang didapat dari Google telah mencapai 52,13 juta dollar AS.
GDT Vietnam sudah menangani 38 individu yang menerima penghasilan dari Google. Dari penanganan itu, pemerintah memberikan tagihan pajak, denda, dan bunga keterlambatan dengan total senilai 169 miliar dong Vietnam. Sementara itu, sebanyak tiga perusahaan mendapatkan tagihan pajak, denda, dan bunga keterlambatan senilai 327 juta dong Vietnam dari otoritas pajak.
Senada dengan Indonesia, Vietnam tengah mengimplementasikan sistem reformasi perpajakan hingga 2030. Wakil Perdana Menteri Vietnam Le Minh Khai menyetujui langkah reformasi sistem perpajakan itu dan meyakini reformasi dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan pajak nasional dengan praktik kebijakan global. Pemerintah berharap, pajak dapat memenuhi kebutuhan berbagai sumber daya dan strategi pembangunan sosial ekonomi pada 2030.
“Ini akan membantu menstabilkan pengumpulan anggaran negara dari pajak dan biaya terkait dengan strategi pembangunan sosial dan ekonomi pada 2021-2025 serta 2026-2030. Pemerintah juga menargetkan kepuasan Wajib Pajak terhadap otoritas mampu mencapai setidaknya 90 persen pada 2025. Selain itu, penggunaan saluran pembayaran pajak secara elektronik juga ditargetkan mencapai 70 persen,” ungkap Le Minh Khai.
Secara simultan, reformasi dilakukan dengan menyempurnakan peraturan perpajakan, terutama terkait dengan PPN atas ekspor dan jasa, serta memperkuat peraturan tentang pembebasan dan pengembalian pajak agar lebih sederhana, transparan, dan terpadu.
