Diterapkan Tahun Depan, Pemerintah Thailand Kebut Penyelesaian Peta Jalan Pajak Garam
Pajak.com, Bangkok – Pemerintah Thailand terus mempercepat penyelesaian peta jalan pajak garam atau pajak natrium yang rencananya akan mulai diterapkan pada tahun depan. Fokus awal dari kebijakan ini adalah makanan ringan yang dinilai memiliki sedikit atau bahkan tidak ada nilai gizi. Penerapan pajak ini akan didasarkan pada kadar natrium dalam setiap produk dan dilakukan secara bertahap untuk menghindari dampak besar terhadap pelaku usaha.
Direktur Jenderal Departemen Cukai Thailand Kulaya Tantitemit mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang berdiskusi dengan pemangku kepentingan di sektor swasta untuk menyusun kebijakan yang seimbang. Jika pajak ini benar-benar diterapkan pada 2025 mendatang, Pemerintah Thailand memastikan akan ada masa transisi bagi sektor swasta, mirip dengan kebijakan pajak gula yang telah diberlakukan sejak 2017.
Sebelum pajak gula diterapkan, Departemen Cukai menghabiskan waktu lima tahun untuk berkonsultasi dengan pihak swasta dan mempelajari tarif pajak yang tepat. Pajak gula tersebut juga diberlakukan dalam tiga tahap untuk memungkinkan produsen menyesuaikan diri dengan kebijakan baru.
“Jika pajak garam ini diterapkan, kami akan memberikan masa transisi bagi para pelaku usaha, sama seperti yang dilakukan pada pajak gula yang mulai berlaku pada 2017,” kata Tantitemit kepada Bangkok Post, dikutip Sabtu (22/02).
Dalam tahap awal, pajak natrium akan difokuskan pada makanan ringan. Namun, bumbu masak dan mi instan belum termasuk dalam rencana penerapan pajak ini. Selain itu, tarif pajak akan diberlakukan berdasarkan kandungan natrium, dengan produk yang memiliki kadar natrium tinggi dikenai pajak lebih besar, sementara yang rendah akan dikenakan pajak lebih ringan.
Wacana penerapan pajak garam ini pertama kali diumumkan oleh Wakil Menteri Keuangan Thailand Paopoom Rojanasakul pada November 2024 lalu. Kala itu ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Thailand ingin memberlakukan pajak pada produk yang mengandung garam dan lemak sebagai langkah penanggulangan atas meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (PTM). Pajak ini ditujukan untuk produk-produk tertentu dengan kandungan garam dan lemak yang tinggi, dengan harapan agar konsumsi natrium dan lemak di Thailand bisa menurun hingga 30 persen.
Adanya pungutan baru ini cukup beralasan. Sebuah kelompok advokasi kesehatan lokal, Less Salt, baru-baru ini melaporkan bahwa rata-rata masyarakat Thailand mengonsumsi 3.636 miligram natrium setiap hari, jauh di atas rekomendasi WHO sebesar 2.000 miligram. Tingginya konsumsi natrium ini dikaitkan dengan berbagai risiko kesehatan seperti tekanan darah tinggi, masalah ginjal, penyakit jantung, dan stroke.
Di sisi lain, Chaosua Foods Industry Plc, produsen makanan ringan merek Chaosua, sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi pajak garam yang akan segera diterapkan. CEO Chaosua Foods Napatr Morin menyebut, perusahaan sedang meninjau seluruh lini produk untuk mengevaluasi kandungan natrium. Morin memastikan, pihaknya berencana mengurangi kandungan natrium tanpa mengorbankan rasa, jika pajak tersebut diterapkan.
Managing Director Chaosua Foods Sirinat Chayanan menambahkan, perusahaan juga sedang mengembangkan rencana aksi, termasuk kemungkinan meluncurkan produk baru untuk mengimbangi dampak pajak. Meskipun demikian, ia yakin bahwa pajak ini hanya akan memberikan dampak kecil terhadap pertumbuhan pasar makanan ringan.
Selain tantangan pajak garam, Chaosua Foods juga menghadapi kenaikan biaya tenaga kerja dan bahan baku. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan mempertimbangkan untuk meningkatkan penggunaan mesin otomatis dan melakukan negosiasi pesanan lebih besar dengan pemasok demi mencapai skala ekonomi yang lebih efisien.
Comments