Brasil Akan Bebaskan PPh Kelas Menengah dan Naikkan Pajak Orang Kaya
Pajak.com, Brasilia – Pemerintah Brasil mengumumkan akan memberikan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak orang pribadi kelas menengah yang berpenghasilan hingga 5.000 real atau sekitar Rp14,5 juta per bulan (asumsi kurs Rp2.906 per real). Kekurangan pendapatan dari kebijakan ini akan ditutupi dengan pajak baru yang dikenakan pada orang-orang kaya serta keuntungan dan dividen yang dikirim ke luar negeri.
Proposal ini pertama kali diumumkan akhir tahun lalu, yang seketika memicu reaksi negatif pasar karena kekhawatiran terkait keuangan di Negeri Samba ini. Rencana ini merupakan salah satu janji kampanye utama Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, yang kini dianggap penting untuk meningkatkan kembali popularitasnya di tengah penurunan peringkat persetujuan.
Dikutip dari Reuters, inisiatif ini merupakan langkah paling signifikan dalam serangkaian kebijakan yang diumumkan dalam waktu kurang dari sebulan oleh pemerintahan kiri untuk meningkatkan pendapatan kelas menengah Brasil. Ketika ditanya apakah upaya ini bertentangan dengan langkah bank sentral untuk mendinginkan ekonomi dan mengendalikan inflasi melalui siklus kenaikan suku bunga yang agresif, Sekretaris Kebijakan Ekonomi Brasil Guilherme Mello mengatakan bahwa sulit untuk menentukan apakah satu kebijakan saja akan memicu tekanan inflasi.
“Peningkatan distribusi pendapatan dapat meningkatkan potensi pertumbuhan tanpa memicu inflasi,” katanya dalam konferensi pers dikutip Pajak.com, Sabtu (22/3).
Pemerintahan Lula terus menegaskan bahwa rencana ini bersifat netral secara fiskal. Ia bahkan menekankan bahwa kebijakan baru ini bertujuan untuk mendorong keadilan pajak.
Sebagai kompensasi atas pembebasan PPh bagi kelas menengah, Pemerintah Brasil berencana memperkenalkan pajak minimum yang efektif bagi warga berpenghasilan tinggi. Pajak ini akan dikenakan pada pendapatan tahunan di atas 600 ribu real (sekitar Rp1,74 miliar).
Tarif pajak yang diusulkan akan meningkat secara bertahap, dengan batas maksimal 10 persen untuk pendapatan bruto di atas 1,2 juta real per tahun, yang diperkirakan akan menambah pendapatan negara sebesar 25,22 miliar real per tahun.
Saat ini, Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan hingga dua kali lipat dari upah minimum dibebaskan dari PPh. Namun, Pemerintah Brasil berencana menaikkan ambang ini dari 2.824 real per bulan (Rp8,2 juta) menjadi 3.036 real (Rp8,8 juta) tahun ini, untuk mencerminkan penyesuaian terbaru pada upah minimum federal.
Sementara Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad mengatakan bahwa rancangan undang-undang ini “seimbang” dalam hal fiskal, presentasi pemerintah merinci bahwa dampak dari pembebasan pajak akan mencapai 25,84 miliar real tahun depan, lebih sedikit dari pendapatan yang diharapkan.
Pada dasarnya, rencana tersebut harus disetujui oleh Kongres Brasil tahun ini agar bisa berlaku pada tahun 2026, ketika pemilihan umum presiden Brasil berikutnya akan digelar. Pemimpin Senat dan DPR telah merilis pernyataan bahwa para anggota parlemen akan segera menganalisis rancangan undang-undang tersebut.
Ketua DPR Brasil Hugo Motta, bagaimanapun, menegaskan bahwa anggota parlemen kemungkinan akan mengubah teks tersebut, yang bertentangan dengan kepentingan Wajib Pajak orang pribadi kaya dan badan yang memiliki kekuatan lobi besar di Kongres.
“Perubahan pasti akan dilakukan untuk memperbaiki proposal ini,” kata Motta pada acara pengumuman kebijakan tersebut.
Rancangan undang-undang tersebut juga mencakup pengenaan pajak pemotongan sebesar 10 persen atas keuntungan dan dividen yang dikirim ke luar negeri, baik kepada Wajib Pajak orang pribadi maupun badan. Lalu, investor asing dapat mengklaim pengembalian penuh pajak yang dibayarkan pada tahun berikutnya, jika perusahaan yang membagikan dividen membayar pajak penghasilan perusahaan sebesar 34 persen.
Selain itu, distribusi keuntungan melalui pembayaran interest on equity (JCP), yang umum di Brasil, tidak akan dikenakan pajak pemotongan 10 persen. Menurut presentasi yang dirilis oleh Pemerintah Brasil, kebijakan ini diperkirakan akan meningkatkan pendapatan negara sebesar 8,9 miliar real per tahun.
Di kesempatan berbeda, Sekretaris Pajak Brasil Robinson Barreirinhas mengatakan bahwa kebijakan ini seharusnya tidak membahayakan investor, karena sebagian besar negara mengizinkan Wajib Pajak untuk mengimbangi pajak yang dibayarkan di Brasil dengan kewajiban lokalnya. Saat ini, pengiriman dividen di Brasil bebas PPh.
“Kami membawa ke Brasil bagian dari pajak yang seharusnya dibayarkan di negara asal Wajib Pajak,” ujar Barreirinhas.
Comments