Pajak.com, Jakarta – Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nella Hendriyetty mengungkapkan, negara-negara Asia berkomitmen memperkuat kerja sama transparansi untuk mencegah praktik penghindaran pajak melalui penandatanganan deklarasi Asia Initiative. Rencananya, penandatanganan deklarasi Asia Initiative akan menjadi bagian dari side events pertemuan 3rd Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20 di Bali, pada pertengahan Juli 2022.
Sekilas mengulas, apa itu Asia Initiative? Asia Initiative merupakan bagian dari upaya regional dalam memerangi praktik penghindaran pajak dan aliran keuangan gelap lainnya. Selain itu, inisiatif ini juga diharapkan berdampak pada pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan.
Asia Initiative dilakukan karena saat ini partisipasi negara-negara Asia dalam upaya multilateral untuk transparansi pajak belum merata. Masih sedikit negara yang bergabung dalam forum global serta berkomitmen untuk menerapkan standar transparansi dan pertukaran informasi. Sementara, keberadaan inisiatif regional, seperti Africa Initiative dan Latin America Initiative, telah membuktikan efisiensi dalam mempromosikan dan memajukan agenda transparansi pajak secara lokal.
“Asia Initiative declaration signing ini terkait dengan Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. Itu sebenarnya untuk mendorong pertukaran data dan informasi,” ungkap Nella (7/7).
Kendati demikian, ia menuturkan, penandatanganan deklarasi Asia Initiative yang rencananya digelar pada 14 Juli 2022 akan dilakukan secara tertutup. Sebelum penandatanganan deklarasi, para menteri keuangan dari setiap negara juga akan mengikuti pertemuan Asia Initiative itu.
Seperti diketahui, pertemuan Asia Initiative yang perdana telah digelar pada Februari 2022. Pertemuan yang dipimpin oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo itu mengusung tema Sustaining the Recovery through Enhanced Tax Transparency.
“Pentingnya kerja sama internasional di bidang transparasi perpajakan (tax transparency) dan Exchange of information (EoI), untuk mengakselerasi mobilisasi pendapatan domestik, dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kami mengajak negara-negara di Asia untuk ikut bergabung ke dalam Asia Initiative dan mendapatkan manfaat dari kerja sama di bidang transparansi perpajakan dan EoI,” jelas Suryo.
Dalam pertemuan Asia Initiative Februari lalu, Indonesia pemimpin otoritas pajak dari lima negara Asia anggota G20 dan dihadiri oleh perwakilan dari Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum); pemimpin otoritas pajak dari 13 negara Asia anggota Global Forum; dan beberapa lembaga internasional, seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank serta Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR). Secara khusus, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa menyatakan dukungan penuh atas pembentukan Asia Initiative ini.
Sementara, pada pertemuan mendatang, Indonesia akan semakin intensif mengajak seluruh negara di Asia untuk bergabung dalam Asia Initiative agar manfaat pertukaran informasi dapat efektif dirasakan, sehingga mampu menekan praktik penghindaran pajak di regional Asia.
