Pajak.com, Washington DC – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berencana menaikkan pajak federal untuk mendanai program ekonomi jangka panjang yang telah disusun sebagai tindak lanjut dari regulasi bantuan pandemi Covid-19 di AS. Program ekonomi jangka panjang ini berbeda dengan stimulus Covid-19 senilai 1,9 triliun dollar AS yang telah dilakukan pemerintah AS.
Nilai inisiatif berikutnya diperkirakan akan lebih besar dan pemerintah AS tidak ingin hanya mengandalkan utang pemerintah sebagai sumber pendanaan, tetapi juga pajak. Kebijakan Biden menaikkan pajak federal ini disebut-sebut sebagai yang terbesar pertama kali sejak kenaikan pajak komprehensif terjadi pada era Presiden Bill Clinton tahun 1993.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan, setidaknya sebagian dari beban tagihan berikutnya harus dibayar, di antaranya dengan membuat kebijakan tarif pajak federal yang lebih tinggi. Saat ini para penasihat utama Biden tengah membuat persiapan untuk membuat paket kebijakan yang dapat mencakup kenaikan pajak badan dan orang pribadi, terutama untuk orang-orang berpenghasilan tinggi atau prominent people.
Sementara itu, Kepala Kebijakan Publik AS di Evercore ISI Sarah Bianchi yang juga mantan asisten ekonomi Biden mengatakan, Biden memandang bahwa orang Amerika percaya bahwa kebijakan pajak harus adil.
“Dia (Biden) telah melihat semua pilihan kebijakannya melalui lensa itu. Itulah mengapa fokusnya adalah mengatasi perlakuan yang tidak setara antara pekerjaan dan kekayaan,” katanya seperti dikutip Bloomberg pada Selasa (16/3/21).
Bagi pemerintahan Biden, perubahan yang direncanakan merupakan peluang tidak hanya untuk mendanai inisiatif utama, seperti infrastruktur, iklim, dan bantuan yang diperluas untuk orang Amerika yang lebih miskin, tetapi juga untuk mengatasi apa yang menurut Demokrat sebagai ketidakadilan dalam sistem perpajakan.
“Itulah mengapa, fokusnya adalah mengatasi perlakuan yang tidak setara antara pekerjaan dan kekayaan. Sementara Gedung Putih telah menolak pajak kekayaan langsung, seperti yang diusulkan oleh Senator Demokrat progresif Elizabeth Warren. Sebab, pemikiran pemerintah saat ini memang menargetkan orang kaya,” lanjut Bianchi.
Gedung Putih diperkirakan akan mengusulkan serangkaian kebijakan kenaikan pajak federal yang sebagian besar mengimplementasikan janji Presiden AS Joe Biden saat kampanye pemilihan presiden tahun 2020 lalu. Kenaikan pajak yang termasuk dalam paket infrastruktur dan pekerjaan yang lebih luas kemungkinan akan mencakup pencabutan bagian dari undang-undang perpajakan yang dibuat pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump tahun 2017 yang menguntungkan perusahaan dan individu kaya, serta membuat perubahan lain untuk membuat kode pajak federal lebih progresif.
Beberapa usulan yang saat ini sedang dipertimbangkan, yakni menaikkan tarif pajak perusahaan menjadi 28 persen dari 21 persen. Biden juga berencana mengurangi preferensi pajak pass-through businesses, seperti perseroan terbatas atau kemitraan. Selanjutnya, pemerintah AS akan menaikkan tarif pajak penghasilan pada individu yang berpenghasilan lebih dari 400.000 dollar AS; berupaya memperluas jangkauan pajak properti; dan pemberlakuan tarif pajak capital-gain yang lebih tinggi untuk individu yang berpenghasilan minimal 1 juta dollar AS per tahun.
Ekonom Gedung Putih Heather Boushey menggarisbawahi bahwa Biden tidak berniat menaikkan pajak federal atas orang-orang yang berpenghasilan kurang dari 400.000 dollar AS setahun, melainkan bagi orang-orang di puncak yang telah memperoleh keuntungan dari perekonomian AS selama ini dan tidak merasakan pukulan berat akibat pandemi.
