6 Juta Data Wajib Pajak Diperjualbelikan Rp 150 Juta? DJP: Tim Teknis Lakukan Pendalaman
Pajak.com, Jakarta – Pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengklaim kebocoran 6 juta data Wajib Pajak dan diperjualbelikan sebesar Rp 150 juta di Breach Forum. Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani teridentifikasi masuk dalam data tersebut. Kepada Pajak.com, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti memastikan bahwa saat tim teknis DJP tengah melakukan pendalaman terkait informasi yang beredar itu.
“Informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” ungkap Dwi, (19/9).
Sebelumnya, Teguh Aprianto dalam postingan di sosial media X pribadinya @secgron mengungkapkan bahwa 6 juta data Wajib Pajak yang diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor mencakup informasi sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat, nomor handphone (hp), dan e-mail.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor, diantaranya NIK, NPWP, alamat, nomor hp, e-mail, dan lain-lain. NPWP milik Jokowi, Gibran (Gibran Raka Bumingraka/Wakil Presiden Terpilih), Kaesang Pangerap (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia), Menkominfo (Budi Arie Setiadi), Sri Mulyani, dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” tulis Teguh.
Ia juga menyematkan tangkapan layar dari unggahan seorang penjahat siber di Breach Forums yang memuat informasi mengenai akun Bjorka. Akun tersebut menawarkan 6 juta data pribadi untuk dijual dengan harga sebesar 10 dollar Amerika Serikat (AS).
Selain itu, terdapat 10.000 sampel data yang memuat sekitar 25 tokoh besar lainnya, seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Informasi mengenai kebocoran data Wajib Pajak ini juga diunggah oleh perusahaan keamanan siber (Falcon Feeds) di platform X. Kendati demikian, Falcon Feeds menyebut keaslian informasi ini belum terverifikasi.
“A member of breach forum claims to have leaked data from Direktorat Jenderal Pajak, the official tax authority of Indonesia. The leaked data reportedly contains personal information such as names, NIK (National Identity Numbers), NPWP (Tax Identification Numbers), addresses, e-mails, phone numbers, and dates of birth. The authenticity of the claim is yet to be verified,” tulis Falcon Feeds dalam akun @FalconFeeds.io.
Comments