Salah satu fokus forum G20 yang akan terus dilanjutkan pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022 adalah meningkatkan kerja sama pemulihan ekonomi guna mewujudkan tata kelola ekonomi dunia yang lebih kuat, inklusif, berkelanjutan.
Dua Pilar Pajak Digital atau Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy dijabarkan sebagai berikut.
Pilar 1, reformasi sistem perpajakan internasional yang adil dilakukan dengan pengalokasian hak pemajakan secara adil ke negara yang cenderung menjadi pasar produk barang dan jasa digital (negara pasar) dan,
Pilar 2, merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan semua perusahaan multinasional (multinational enterprise/MNE) membayar pajak minimum di semua tempat MNE tersebut beroperasi. Kedua pilar ini dibuat sebagai landasan hukum yang konkret yang perlu disusun suatu Konvensi Multilateral (Multilateral Convention/MLC).
Pada pertengahan 2022 diharapkan Pilar 1 dan Pilar 2 dapat ditandatangani suatu konvensi multilateral dan berlaku efektif pada tahun 2023. Oleh karena itu, kepemimpinan Indonesia dalam forum G20 tahun 2022 menjadi sangat krusial agar target tersebut dapat direalisasikan tepat waktu.
Perkembangan ditingkat multilateral ini merupakan salah satu amanah besar yang harus diimplementasikan dalam Presidensi Indonesia di G20 pada 2022. Persetujuan pajak global merupakan titik terang dari pertarungan panjang negara dalam melawan penggerusan basis pajak dan pergeseran laba yang kita kenal dengan base erosion and profit shifting (BEPS).
* Penulis Adalah Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Jurusan: Akuntansi, Angkatan: 2018
* Informasi yang disampaikan dalam Artikel ini Sepenuhnya merupakan Tanggung Jawab Penulis
Comments