Dalam sistem perpajakan Indonesia, keluarga pada prinsipnya dipandang sebagai satu kesatuan ekonomis. Konsep ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), khususnya Pasal 8, yang menyatakan bahwa penghasilan atau kerugian istri yang telah menikah pada awal tahun pajak pada dasarnya digabung dengan penghasilan suami untuk tujuan penghitungan pajak.
Namun demikian, terdapat pengecualian tertentu yang memberikan kemudahan administratif bagi istri yang hanya bekerja pada satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh Pasal 21. Dalam kondisi ini, penghasilan istri dapat diperlakukan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final dalam SPT Tahunan suami, sehingga tidak menambah beban pajak suami.
Artikel ini membahas latar belakang ketentuan tersebut, syarat pengecualian, serta tata cara pelaporannya dalam SPT Tahunan suami melalui sistem Coretax.
Konsep Satu Kesatuan Ekonomis
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU PPh, seluruh penghasilan atau kerugian wanita kawin pada awal tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian kepala keluarga. Artinya, secara prinsip:
- Penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami;
- Pajak dihitung kembali atas penghasilan gabungan tersebut;
- Kewajiban pelaporan dilakukan dalam SPT Tahunan suami (apabila NPWP digabung).
Dalam sistem Coretax, apabila status istri tercatat sebagai tanggungan dalam Daftar Unit Keluarga, maka bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas nama istri secara otomatis akan masuk ke:
- Lampiran L-1 Bagian D (Penghasilan Neto Sehubungan Pekerjaan); dan
- Lampiran L-1 Bagian E (Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh)
di dalam SPT Tahunan suami.
Apabila tidak dilakukan penyesuaian, sistem akan menganggap penghasilan tersebut sebagai penghasilan suami, sehingga berpotensi menimbulkan status Kurang Bayar.
Pengecualian Penggabungan: Penghasilan Istri Dianggap Final
Meskipun prinsip dasarnya adalah penggabungan, terdapat fasilitas khusus apabila istri memenuhi syarat kumulatif berikut:
- Istri hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja;
- Tidak memiliki penghasilan lain dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (misalnya dokter praktik, konsultan, notaris, pengacara, dan sejenisnya);
- Penghasilan tersebut telah dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja dan terdapat bukti pemotongan;
- Pekerjaan istri tidak berhubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas suami maupun anggota keluarga lainnya.
Apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka penghasilan istri tersebut:
- Tidak digabung dengan penghasilan suami;
- Diperlakukan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final dalam SPT Tahunan suami;
- Tidak menambah pajak terutang suami.
Ilustrasi Kasus
Kasus 1: Syarat Terpenuhi (Tidak Digabung)
- Suami memiliki penghasilan neto usaha sebesar Rp100.000.000.
- Istri bekerja sebagai pegawai pada satu perusahaan dengan penghasilan neto Rp70.000.000.
- Penghasilan istri telah dipotong PPh Pasal 21 (BPA1/BPA2/BP21).
Dalam kondisi ini, penghasilan istri diperlakukan sebagai penghasilan final dan tidak digabung dalam penghitungan pajak suami.
Kasus 2: Syarat Tidak Terpenuhi (Digabung)
- Suami memiliki penghasilan neto usaha Rp100.000.000.
- Istri:
- Bekerja sebagai pegawai dengan penghasilan neto Rp70.000.000; dan
- Memiliki usaha salon dengan penghasilan neto Rp80.000.000.
Karena istri memiliki penghasilan lain dari usaha, maka penghasilannya wajib digabung dengan penghasilan suami dalam perhitungan pajak.
Tata Cara Pelaporan dalam SPT Tahunan Suami
Apabila memenuhi syarat fasilitas final, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam SPT Tahunan suami adalah sebagai berikut:
1. Jawab Pertanyaan di Induk SPT
Pastikan menjawab:
- Pertanyaan 10a: “Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain?” → YA
- Pertanyaan 14c: “Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final?” → YA
Jawaban ini penting agar sistem membuka lampiran penghasilan final.
2. Hapus Data Otomatis di Lampiran L-1
Masuk ke:
- Lampiran L-1 Bagian D (Penghasilan Neto Sehubungan Pekerjaan);
- Lampiran L-1 Bagian E (Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh).
Kemudian:
- Identifikasi penghasilan dan bukti potong atas nama istri;
- Catat terlebih dahulu nilai penghasilan bruto dan PPh yang dipotong;
- Hapus data tersebut dengan menekan ikon “Sampah”.
Langkah ini diperlukan agar penghasilan istri tidak dihitung sebagai penghasilan suami.
3. Input Ulang ke Lampiran L-2 Bagian A (Penghasilan Final)
Masuk ke:
- Lampiran L-2 Bagian A – Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final.
Kemudian:
- Klik “Tambah”;
- Isi NPWP dan nama pemberi kerja sesuai bukti potong;
- Pilih jenis penghasilan: “Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja”;
- Isi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai total penghasilan bruto pada bukti potong;
- Isi PPh Terutang sesuai jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong;
- Klik “Simpan”.
Untuk pegawai tidak tetap, jumlahkan terlebih dahulu seluruh penghasilan bruto dari bukti pemotongan dengan kode objek pajak 21-100-24, 21-100-30, atau 21-100-35 sebelum diinput.
Akses Dokumen Bukti Pemotongan
Perlu diperhatikan bahwa meskipun pelaporan dilakukan melalui SPT suami (NPWP gabungan), dokumen PDF bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas nama istri hanya dapat diunduh melalui akun Coretax milik istri, pada menu “Dokumen Saya”.
Dokumen tersebut diperlukan untuk memastikan:
- Kode objek pajak;
- Total penghasilan bruto;
- Jumlah PPh yang telah dipotong.
Penutup
Penggabungan NPWP suami-istri dalam sistem perpajakan Indonesia didasarkan pada konsep satu kesatuan ekonomis sebagaimana diatur dalam UU PPh. Namun, demi kemudahan administrasi dan kepastian hukum, istri yang hanya bekerja pada satu pemberi kerja serta telah dipotong PPh Pasal 21 dapat memanfaatkan fasilitas perlakuan final.
Pemahaman yang tepat atas ketentuan ini sangat penting agar:
- Tidak terjadi penghitungan pajak berganda;
- Tidak timbul status kurang bayar yang tidak semestinya;
- Pelaporan SPT Tahunan tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Dengan mengikuti langkah yang benar dalam pengisian Lampiran L-1 dan L-2 pada SPT Tahunan suami, kewajiban perpajakan keluarga dapat dilaksanakan secara tertib, benar, dan sesuai regulasi.
Comments