Andi Akmal Pasluddin, selaku Anggota Komisi IV DPR RI mengatakan bahwa saat ini DPR sedang mencari cara terbaik agar bisa mengatasi masalah terkait program pupuk bersubsidi.
Menurutnya, Komisi IV DPR RI masih mendiskusikan dan mencari solusi masalah program pupuk bersubsidi tersebut, pilihannya yaitu apakah pupuk bersubsidi tersebut akan seperti sekarang, diperbaiki penerimanya, atau subsidi di hilir, atau petani diberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk membeli pupuk tersebut.
Selain itu, Andi Akmal Pasluddin juga mengatakan bahwa pupuk bersubsidi tersebut harus disalurkan tepat sasaran yaitu untuk petani yang memiliki lahan dua hektare ke bawah. Proses penyalurannya berpedoman pada sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) dan kartu tani sehingga penyaluran pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran dan mencegah adanya penyelewengan duplikasi penerimaan pupuk.
Ada beberapa permasalahan terkait pupuk bersubsidi di Indonesia, diantaranya yaitu stok pupuk bersubsidi yang masih kurang. Hal tersebut dibuktikan dengan berdasarkan hasil temuan Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, beberapa waktu lalu, hasilnya yaitu stok pupuk bersubsidi masih kurang.
Tujuan dilakukannya kunjungan tersebut adalah diharapkan pemerintah dapat mengetahui secara langsung permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi yang terjadi di lapangan. Sehingga dapat memberikan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Namun sebelumnya, PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin terkait ketersediaan pupuk bersubsidi untuk bulan Oktober 2021 sampai Maret 2022 dengan jumlah mencapai 1,32 juta ton, guna memenuhi kebutuhan musim tanam.
“Kami memastikan stok kita cukup untuk dukung musim tanam Oktober-Maret ,” Ungkap Gusrizal, Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia.
Ketersediaan pupuk subsidi itu juga ditujukan sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya perubahan iklim yang berdampak pada proses distribusi pupuk subsidi.
Permasalahan lainnya yaitu terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada bulan September lalu, Andi Akmal Pasluddin menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran yang sangat penting sebagai agen penyalur pupuk bersubsidi.
Karena BUMDes pasti lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan petani di daerah nya masing-masing yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Sehingga nantinya penyimpanan pupuk bersubsidi tersebut tidak terlalu lama dan juga proses pengawasan pupuk bersubsidi akan semakin kuat di tingkat pedesaan.
Selama ini berdasarkan penelitian secara langsung, didapatkan informasi bahwa terjadi proses penyimpanan pupuk bersubsidi yang terlalu lama pada gudang distributor dan kios pada level kabupaten, kecamatan, hingga desa. Pupuk subsidi tersebut tidak segera diterima oleh petani. Sehingga para petani merasakan kelangkaan pupuk bersubsidi dari pemerintah bukan kelangkaan pada pupuk secara umum.
Permasalahan tersebut harus segera ditangani, sebab jika terus dibiarkan akan berdampak negatif pada hasil pertanian yang dihasilkan oleh para petani Indonesia. Tanpa pupuk akan membuat hasil pertanian menjadi gagal, bahkan keterlambatan pemberian pupuk pun dapat menyebabkan kegagalan.
* Penulis Adalah Mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas: Ekonomi dan Bisnis, Jurusan: Akuntansi, Angkatan 2020
* Informasi yang disampaikan dalam Artikel ini Sepenuhnya merupakan Tanggung Jawab Penulis
