Pajak.com, Jakarta – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kemenves/BKPM) mencatat, realisasi investasi tahun 2021 sebesar Rp 901,02 triliun atau mencapai target dari Rp 900 triliun. Capaian ini naik 9 persen dibandingkan tahun 2020, yakni Rp 826,3 triliun. Adapun target investasi tahun 2022 mencapai Rp 1.200 triliun.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, realisasi investasi 2021 itu berasal dari penanaman modal asing (PMA) yang menembus Rp 454 triliun atau naik 10 persen dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp 412,8 triliun. Sedangkan, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencatatkan realisasi Rp 447 triliun atau naik 8,1 persen dibandingkan tahun 2020 senilai Rp 413,5 triliun.
“Kontribusi PMA dan PMDN dalam persentase capaian realisasi investasi baik pada kuartal-IV maupun secara keseluruhan tahun 2021 masih berimbang. Hal ini menggambarkan bahwa kontribusi investasi, baik asing maupun domestik terus tumbuh di Indonesia dan diiringi dengan kemampuan investor domestik untuk terus berkembang. Ini juga menggambarkan situasi ekonomi global mulai pulih, investasi PMA kita mampu tumbuh 10 persen dibandingkan tahun 2020. Ini adalah buah kerja keras tim Kemnves/BKPM dan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) seluruh Indonesia,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan IV-2021, yang disiarkan secara virtual, (27/1).
Berdasarkan sebaran wilayah, realisasi investasi kuartal-IV 2021 di luar Jawa masih lebih besar dibandingkan dengan di Jawa. Investasi luar Jawa tercatat sebesar Rp 127,5 triliun (52,8 persen), sedangkan di Jawa sebesar Rp 114,1 triliun (47,2 persen).
Sementara itu, realisasi investasi sepanjang 2021 di luar Jawa tumbuh sebesar 12,2 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 lalu. Total realisasi investasi di luar Jawa mencapai Rp 468,2 triliun (52 persen), sementara di Jawa tercatat sebesar Rp 432,8 triliun (48 persen).
“Sekali lagi, menguatnya kontribusi investasi di luar Jawa ini adalah dampak dari keberhasilan program pemerintah melalui pembangunan proyek infrastruktur yang dilakukan secara masif pada pemerintahan Jokowi periode pertama. Hal ini juga mencerminkan bahwa di luar Jawa sudah ramah investasi,” kata Bahlil.
Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi primadona bagi para investor menjalankan investasinya pada kuartal IV-2021, dengan total realisasi investasi sebesar Rp 3,8 triliun (12,7 persen). Provinsi selanjutnya yang mencatat realisasi tertinggi, yakni Jawa Barat senilai Rp 28,9 triliun (12 persen). Di luar Jawa, provinsi Kalimantan Timur dan Maluku Utara tercatat masuk dalam peringkat utama lokasi tujuan investasi.
Dari sisi PMA, Singapura masih berada pada posisi teratas, dengan realisasi investasi sebesar 2,1 miliar dollar AS (25,3 persen). Amerika Serikat juga tercatat sebagai negara yang menanamkan modal terbesar di Indonesia, yakni 1,2 miliar dollar AS atau 10,5 persen.
“Sepanjang 2021, Singapura juga menempati urutan pertama, disusul oleh Hong Kong, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Ini sentimen positif dari asing terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Tren ini harus kita jaga. Inilah buktinya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sangat penting. Jika kita bisa pertahankan di 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa semakin membaik,” kata Bahlil.
Berdasarkan sektor, investasi pada kuartal IV-2021 didominasi oleh industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp 34,8 triliun (14,4 persen); perumahan, kawasan industri dan perkantoran Rp 28,6 triliun (11,8 persen); pertambangan Rp 28 triliun (11,6 persen); transportasi Rp 27,3 triliun (11,3 persen).
Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2021, dua sektor dominan investasi masih di industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya dengan total realisasi investasi sebesar Rp 117,5 triliun (13 persen); sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar Rp 117,4 triliun (12,9 persen).
“Artinya investasi saat ini sudah mendorong kepada pembangunan industri, hilirisasi. Memang kita dorong di sektor manufaktur untuk bagaimana mendapatkan nilai tambah. Kita akan fokus pada industri-industri yang mampu menciptakan nilai tambah. Dan investor ini jangan hanya yang gede. Yang kecil-kecil juga kita bantu-bantu perizinan, ada masalah apa di lapangan, kita lakukan, dan kita kolaborasikan dengan investor besar,” kata Bahlil.
Tidak hanya hilirisasi, pemerintah juga akan fokus mendorong industri yang berorientasi pada penerapan energi bersih (green energy) dan industri berkelanjutan (green industry). Maka dari itu, Bahlil menyebut, pemerintah sejak tahun lalu terus mendukung investasi seperti, pembangunan smelter Freeport, proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME), pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara, hingga sejumlah investasi di ekosistem kendaraan listrik dan baterai kendaraan listrik.
“Kuncinya adalah tetap kita akan masuk green energy, green industry, dan blue economy. Jadi, lingkungan harus jadi bagian dari solusi untuk membangun investasi yang berkelanjutan,” tambah Bahlil.
